Satgas Faktur Fiktif Kanwil Jawa Barat II Berhasil Amankan Rp 117 Miliar

Kakanwil DJP Jawa Barat II Angin Prayitno saat konferensi pers e-Faktur

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya atau lebih dikenal dengan sebutan Satgas Faktur Fiktif bentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II berhasil mengamankan Rp 117 miliar dari Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak fiktif, demikian disampaikan oleh Angin Prayitno Aji, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II kepada pers kemarin sore, 1/07/2015, disela-sela konferensi pers peluncuran Faktur Pajak elektronik se Jawa-Bali.

Menurut Angin, sejak Satgas melakukan permintaan klarifikasi yang dimulai pada tanggal 19 Juni lalu, sudah terdapat 49 wajib pajak (WP) yang dipanggil Penyidik. Dari sejumlah itu, 32 WP yang menyatakan akan melakukan pembayaran dan pembetulan SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak fiktif digunakan.

“Ini sangat bagus perkembangannya karena baru 2 minggu Satgas bekerja, sudah banyak WP yang bersedia melakukan pembayaran,” ujarnya. Seperti pernah diberitakan sebelumnya bahwa di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II yang terdiri dari 17 kantor pelayanan pajak, terdapat 949 wajib pajak yang diduga menggunakan Faktur Pajak fiktif.

Nilai potensi kerugian atas penggunaan Faktur Pajak fiktif tersebut diperkirakan mencapai Rp. 947 miliar. Satgas bentukan Kanwil DJP Jawa Barat II sendiri menjadwalkan 122 wajib pajak pengguna Faktur Pajak fiktif akan dipanggil untuk dimintai klarifikasinya sampai pertengahan Agustus depan.

Jika wajib pajak menyangkal dan tidak bersedia melakukan pembayaran dan pembetulan SPT Masa PPN, maka oleh Penyidik akan ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper). Lebih jauh Angin menjelaskan, bahwa untuk menanggulangi maraknya beredarnya Faktur Pajak fiktif, DJP meluncurkan Faktur Pajak Elektronik atau disebut dengan e-Faktur.

Mulai 1 Juli 2015, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur untuk bertransaksi. Jika tetap nekat menggunakan Faktur Pajak yang selama ini dipakai, maka dianggap tidak membuat Faktur Pajak sebagaimana mestinya dan akan dikenai sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) berdasarkan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Besarnya berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ,” tegas Angin. Di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II sendiri, Angin memaparkan bahwa saat ini, PKP yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikat elektronik baru 11.181 PKP yang telah mendapatkan sertifikat elektronik tanda sebagai PKP yang bisa menerbitkan e-Faktur dari sejumlah 35.547 PKP aktif yang terdaftar.

Sebanyak 24.366 PKP masih belum memiliki sertifikat elektronik padahal, pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat elektronik telah disosialisasikan sejak tanggal 2 Januari 2015 lalu. “Kami minta tolong kepada media dan kawan-kawan pers untuk menyebarkan berita ini agar PKP yang belum mendaftar sertifikat elektronik agar segera mendaftar. Nanti kena sanksi lho,” ujar Angin sambil tersenyum.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.