Satgas Faktur Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I Amankan Penerimaan Negara Rp 66 Miliar

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Satgas FP TBTS) untuk menangani penyalahgunaan Faktur Pajak.

Satgas FP TBTS ini dibentuk sebagai soft law enforcement dan upaya persuasif untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

Satgas FP TBTS Kanwil DJP Jawa Tengah I telah melakukan pemanggilan terhadap 108 Wajib Pajak sejak tanggal 23 Juni 2015 hingga 10 Juli 2015. Dari 79 Wajib Pajak yang hadir, 74 Wajib Pajak mengakui dan setuju untuk membayar serta membetulkan SPT Masa PPN atas faktur fiktif yang dikreditkan.

Total kerugian negara yang akan dikembalikan mencapai Rp 66 Milyar. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang tidak menghadiri panggilan, Kanwil DJP Jawa Tengah I akan tetap menindaklanjuti serta mengawasi pembayaran PPN atas faktur fiktif tersebut.

Seluruh Wajib Pajak dihimbau dan diharapkan dengan kesadaran sendiri akan mengungkapkan ketidakbenaran atas pengkreditan faktur fiktif. DJP telah berupaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan faktur fiktif melalui Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemberlakuan e-Faktur mulai 1 Juli 2015 untuk seluruh PKP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Jawa dan Bali.

E-Faktur merupakan wujud peningkatan layanan DJP untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya pembuatan Faktur Pajak. Seiring dengan telah dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh penunggak pajak dihimbau agar segera membetulkan SPT dan melunasi tunggakan pajaknya serta menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Mereka akan diberikan fasilitas untuk memperoleh pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau keterlambatan penyampaian SPT. Segera manfaatkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 karena #PajakMilikBersama.

Tags: 


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.