Tax Holiday Disusul Allowance

indopos.co.id – Pemerintah mengeluarkan jurus baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat awal Agustus 2015 merilis peraturan revisi berupa pembebasan (100 persen) pajak penghasilan badan (PPh) Badan sampai 20 tahun atau biasa disebut fasilitas Tax Holiday untuk investasi baru yang memenuhi persyaratan.

''Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kita tahu, selain dilakukan belanja pemerintah juga dilakukan belanja modal yang nantinya terkait investasi pemerintah. Selain itu, kita juga perlu dorong investasi swasta agar pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa tercapai," ujar Menkeu Bambang Brodjonegoro di gedung Kemenkeu, kemarin Fasilitas Tax Holiday menjadi salah satu amunisi pemerintah untuk meningkatkan investasi pihak swasta itu.

Bambang menargetkan akhir Juli ini atau paling lambat awal Agustus peraturannya sudah dirilis. "Itu kan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) domainnya ada di kita jadi paling lambat awal bulan depan lah sudah bisa kita keluarkan peraturannya," yakinnya.

Sebelumnya Fasilitas Tax Holiday memang sudah tersedia dalam bentuk PMK 130/2011. Fasilitas itu diberikan bagi industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah tinggi bagi negara, memerkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Dalam draft revisi yang sudah tersusun dan hampir pasti tidak akan berubah, cakupan industrinya bertambah menjadi sembilan dibandingkan sebelumnya hanya mencakup lima industri. Sembilan cakupan industri baru di antaranya industri pengolahan berbasis hasil pertanian, industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur ekonomi yang bukan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

''Tax Holiday ini fasilitas paling top. Fasilitas paling oke dari yang ada di negeri ini. Sebelumnya memang fasilitas ini murni untuk manufaktur tapi sekarang ada untuk infrastruktur ekonomi asalkan bukan menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha," ucapnya.

Bentuk fasilitas Tax Holiday terbaru rencananya berupa pengurangan sebesar maksimal 100 persen dari PPh Badan menjadi maksimal 20 tahun dari sebelumnya selama 5 tahun sampai 15 tahun. Penambahan durasi itu memang merupakan diskresi (kewenangan) menteri keuangan.

Bebas PPh Badan sampai 20 tahun itu artinya paling lama. ''Kita harus lihat bentuk investasinya. Misalnya, kilang minyak yang sampai Rp 80 triliun ya mesti kita perhatikan lah. Atau investasi turbin karena sekarang kita kan sedang gencar membuat pembangkit listrik jadi butuh turbin. Daripada impor dan itu tidak baik untuk current account deficit kan lebih baik diproduksi di sini," ulasnya.

Fasilitas lainnya adalah untuk industri permesinan dan telekomunikasi yang rencana penanaman modalnya Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun diberikan PPh Badan maksimal 50 persen. Sedangkan untuk rencana penanaman modal sebesar Rp 1 triliun atau lebih, dapat diberikan pembebasan PPh Badan 100 persen.

Dampak (pemberian fasilitas Tax Holiday) memang tidak hari ini, bukan tahun ini. Butuh waktu sampai terealisir. Yang penting kita bikin Indonesia menarik untuk investasi. Tapi tidak berarti mengobral. Hanya investor berkualitas yang akan mendapatkannya. Ini fasilitas yang juga sudah ada di negara lain, jadi sudah saatnya kita," katanya.

Sementara itu bagi investor yang tidak mendapatkan Tax Holiday berpeluang mendapatkan insentif pengganti yaitu Tax Allowance (keringanan pajak) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2015. Fasilitas ini akan diluncurkan kemudian karena dalam pembahasannya melibatkan lembaga / kementerian lainnya. "Tax Allowance itu juga sudah direvisi untuk mendorong investasi," kata dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan banyak investor sudah antri dan menanyakan fasilitas Tax Holiday itu. "Salah satu contohnya, sekarang ada 54 pihak yang kita pantau dan awasi, mereka memang menunggu fasilitas ini. Sebagiannya sebenarnya sudah pernah jalan, ya mungkin baru 20 persen sampai 50 persen proyeknya, seperti di infrastruktur. Itu mereka menunggu," akunya.

Bagi BKPM, pemberian fasilitas keringanan pajak itu juga menjadi angin segar mengingat lembaga itu menargetkan target realisasi investasi sebesar Rp 3.518 triliun sepanjang 2015 " 2019.

"Kita targetkan realisasi itu bisa sebesar 50 persen dari izin prinsip. Maka kita targetkan izin prinsipnya sebesar Rp 7.036 triliun," ujarnya.

Khusus di tahun 2015, target realisasi investasi bisa mencapai sebesar Rp 519 triliun lalu meningkat menjadi Rp 594 triliun pada 2016. "Stok kami (pipe line calon investasi) sekarang sudah mencapai Rp 4.500 triliun," terusnya. (gen)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.