Terdakwa Kasus Pidana Perpajakan Divonis 1 Tahun 4 Bulan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo

Sidang pembacaan Putusan tindak Pidana Perpajakan dengan terdakwa Sasanti Dwi Utami

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memvonis Sasanti Dwi Utami, Direktur CV Lestari Jaya sebagai terdakwa Kasus Pidana Perpajakan, 9/7/2015. Majelis Hakim yang diketuai Sumantono, SH, MH. menyatakan bahwa Sasanti Dwi Utami secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang merugikan Negara Rp 10, 465 M.

Selain di Vonis penjara, terdakwa juga di Vonis denda satu kali kerugian Negara sebesar Rp 10,465 miliar, subsider empat bulan penjara. Putusan pidana tersebut lebih ringan delapan bulan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan tuntutan pidana penjara dua tahun penjara.

Saat membacakan vonis, Hakim menyebutkan, direktur perusahaan yang bergerak di bidang ekspor pakaian jadi tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan menyampaiakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2004 sampai dengan 2007 dengan tidak benar.

SPT yang digunakan sebagai dasar permohonan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Klaten dan Sukoharjo. Berdasarkan fakta di persidangan, CV Lestari Jaya membuat Faktur Pajak yang di dasari transaksi ekonomi fiktif dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT. Triangga Dewi, PT. Kemilau Warna Ceria, dan PT. Insandang Internusa.

Berdasarkan keterangan para saksi dari perusahaan tersebut, mereka tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan CV Lestari Jaya. Ternyata, faktur Pajak tersebut dibuat oleh tiga orang suruhan Vinod Kumar Agarwal.

Tiga Orang suruhan itu adalah Karyati, Wahyu Haryanto dan mendiang Edi Surono. Atas pekerjaan itu mereka diberikan fee sebesar 20 persen dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak. Atas tindakan terdakwa ini, Negara dirugikan sebesar Rp 10, 465 Miliar, terdakwa dinilai memenuhi semua unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Atas Putusan tersebut, terdakwa melalui kuasa Hukum nya menyatakan menerima putusan tersebut. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Sementara diruang yang sama Vinod Kumar Agarwal, terdakwa kasus yang sama menjalani siding dengan agenda duplik atau tanggapan dari terdakwa atas replik dari JPU.

Sidang pembacaan putusan atas terdakwa Vinod Kumar Agarwal akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.