Tunggak Pajak 3,2 Milyar, KPP Pratama Palu Gijzeling Penanggung Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah dan Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyanderaan (Gijzeling) terhadap 2 (dua) orang penanggung pajak PT. UPP yang terdaftar di KPP Pratama Palu, Kamis, 2 Juli 2015.

Penanggung Pajak tersebut yaitu ST/44th (wanita) sebagai Direktur, dijemput di kota Palu sekitar pukul 5 sore dan dititipkan di lapas Palu sekitar pukul 18.30 WITA dan TT/52th (pria) sebagai pemegang saham, dijemput di kota Poso sekitar pukul 19.00 dan dititipkan di lapas Palu sekitar pukul 01.00 WITA dini hari.

Kedua Penanggung Pajak disandera di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu. Sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar hasil pertanian ini menunggak pajak sebesar Rp. 3,2 miliar.

Penyanderaan penanggung pajak PT. UPP dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan nomor SR-1778/MK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Hadir dalam proses penyanderaan Direktur Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan Imam Suyudi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama beserta tim Kantor Pusat DJP, Kepala Kanwil Direktorat (Kanwil) Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Hestu Yoga Saksama beserta tim Kanwil, serta Kepala KPP Pratama Palu Guntur Wijaya Edi beserta tim KPP.

Sesuai UU tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) disebutkan bahwa penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas terbatas dan mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur. 

Tags: 


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.