Wujudkan 2015 Sebagai TPWP, KPP Pratama Jakarta Palmerah Gelar Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Perpajakan

Apa jadinya Negara kita saat ini apabila penerimaan pajak jauh dari target yang telah ditetapkan? Padahal penerimaan pajak berperan terhadap kurang lebih 75% dari penerimaan Negara tahun anggaran 2015. Lebih kurang 1.295 triliun.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan kepatuhan (compliance) baik formal maupun material yang ujung-ujungnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, salah satunya mengeluarkan kebijakan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban pajaknya melalui pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) Tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pasal 19 ayat (1) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Palmerah mengadakan sosialisasi PMK 29 dan 91 tahun 2015 dengan mengundang Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Acara dilaksanakan pada  10 Juni 2015, berlangsung mulai pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 siang.

Acara ini dilaksanakan sebagai wujud tekad KPP Pratama Jakarta Palmerah agar lebih dekat dengan Wajib Pajak dan selalu menyampaikan informasi kebijakan terbaru segera serta berharap  respon maupun masukan secara langsung. Hal ini sesuai arahan Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah, Herianto agar selalu memaksimalkan komunikasi dengan para Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah yang menekankan kepada para undangan agar memanfaatkan kebijakan tahun pembinaan Wajib Pajak ini untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Karena kemungkinan kesempatan ini tidak akan datang dua kali, serta jangan sampai menunggu dampak peningkatan kegiatan law enforcement nantinya.

Sosialisasi dibuat agar terjadi komunikasi dua arah yang cukup seru dan hidup antara fiskus dengan Wajib Pajak terutama pertanyaan menyangkut kewajiban melunasi utang pajak, karena sebelumnya telah diinformasikan kepada para undangan terkait perpajakan mereka seperti jumlah tunggakan yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan sanksi administrasi Pasal 19 ayat (1) yang telah dan akan diterbitkan.

Oleh karena itu, sejumlah Wajib Pajak menanyakan mengapa jumlah sanksi administrasi tersebut jumlahnya melebihi jumlah dalam ketetapan pajaknya. Mendengar pertanyaan kritis tersebut, Herianto  langsung merespon dengan menyampaikan dasar hukum sekaligus menjelaskan  pengenaan sanksi administrasi tersebut kepada Wajib Pajak.

Seluruh peserta dihimbau agar segera memanfaatkan kebijakan pengurangan sanksi tersebut khususnya Pasal 19 ayat (1) dalam melunasi utang yang ada sebelum tahun 2015 berakhir.

Melalui acara ini Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah juga meminta kepada peserta sosialisasi yang hadir agar turut menyampaikan hal-hal yang didapat dalam sosialisasi tersebut kepada karyawan maupun rekan bisnis terkait pencanangan TPWP 2015 ini.

Pemberian kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya, sebelum ada kebijakan peningkatan kegiatan law enforcement oleh Pemerintah melalui DJP nantinya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.