Asosiasi Pengusaha Ingatkan Jokowi Tak Bisa Lagi Pakai Pola Pikir SBY-JPNN.com

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, menilai pertumbuhan ekonomi 5,5 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 tergolong moderat.

"Artinya sesuatu hal yang bisa dicapai," kata Haryadi saat diskusi bertajuk "Catatan RAPBN 2016" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/8).

Namun, ia menegaskan, yang menjadi permasalahan adalah target penerimaan pajak yang direncanakan Rp1.565,8 triliun atau naik 5,1 persen dari target APBN Perubahan 2015. "Kalau kami teliti target penerimaan pajak menjadi tanda tanya besar. Hitungan kami 2014 kurang lebih Rp 1.487 triliun atau 3,8 dan sekarang 5,1 persen. Ini menjadi catatan kami," ungkap Haryadi.

Dia pun mengingatkan, jangan sampai target besar ini menjadi kontraproduktif untuk penagihannya di lapangan. Karena, kata dia, kalau upaya besar mengejar target justru nanti bisa kontradiktif yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. "Persoalan ini sebenarnya sudah terjadi di bidang properti," ujarnya.

Haryadi menegaskan, boleh saja memasang target. Tapi, dalam pelaksanaannya harus melihat betul kondisi yang ada. Dia menegaskan, harusnya pola pikir ekonomi di era Jokowi sudah tidak bisa lagi menggunakan cara yang ada di era Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono di APBN 2014.

"Jadi, memang harus ada upaya kreatif untuk menggali pendapatan baru," ungkap Haryadi.

Lebih lanjut dia menegaskan, selama republik ini berdiri kebijakan fiskal lebih kepada fungsi budgeter. "Sedangkan fungsi stimulan tidak jalan," katanya.

Seperti diketahui, dalam RAPBN 2016 yang disampaikan Presiden di MPR/DPR, kemarin (14/8), pertumbuhan ekonomi 2016 ditargetkan 5,5 persen. Sedangkan inflasi 4,7 persen.

Pendapatan negara ditargetkan Rp 1.848,1 triliun dengan penerimaan perpajakan direncanakan Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBN Perubahan 2015. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp2,0 triliun.

Sedangkan total belanja negara mencapai Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.339,1 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 782,2 triliun. (boy/jpnn)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.