Di Depan DPR, Menkeu Bambang Jelaskan Soal Pajak Diskotek Dihapus

Jakarta -Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memperoleh pertanyaan mengenai implementasi PMK 158/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat rapat kerja di DPR, Senayan.

Pertanyaan yang datang dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mengklarifikasi alasan pemerintah pusat menghapus pajak lokasi hiburan malam seperti diskotek.

Alasannya, Indonesia sedang membutuhkan pemasukan dari sektor pajak namun di sisi lain pemerintah pusat justru mengurangi pungutan pajak.

"Konstituen saya di daerah keberatan. Pemerintah gencar-gencarnya kejar penerimaan dari pajak tapi ini malah dihapus. Orang ke diskotek, club malam sampai karaoke itu punya uang berlebih," Kata Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan saat rapat kerja di Komisi XI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Marwan menilai para pengunjung hiburan malam datang dari kalangan berpenghasilan berlebih. Alhasil, lokasi hiburan malam sudah sewajarnya dipungut pajak.

"Orang ke diskotek, karoeke ini kelebihan uang. Kebutuhan uang untuk pokok selesai. Orang ke tempat hiburan sudah wajar dipajakan," tuturnya.

Menjawab pertanyaan ini, Menkeu Bambang menjelaskan langkah pemerintah menghapus pajak hiburan malam yang ditarik oleh pemerintah pusat. Pemerintah berpandangan tidak ingin muncul double tax alias pajak ganda dalam pajak bisnis hiburan.Next

Halaman12
(feb/hen)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.