Gunadi: Tax Audit Coverage Indonesia Perlu Diperbesar

Gunadi: Tax Audit Coverage Indonesia Perlu Diperbesar

"Sumbangan penerimaan dari pemeriksaan masih kecil sehingga diperlukan penambahan audit coverage," ujar Prof. Dr. Gunadi, Msc. dalam Diskusi Pemeriksaan Pajak dalam Acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penegakan Hukum 2015 di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015.

Saat ini persandingan Audit Coverage Indonesia baru 0,34%. "Karena audit coverage yang rendah maka tidak memberikan deterrent effect kepada Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasa belum tentu diperiksa," ungkap Gunadi.

Ada PR yang besar bagi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pemeriksaan yang efektif. "Kalau bisa dinaikkan menjadi 1% - 5%," usul Gunadi.

Gunadi menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga hal, yakni: pengetahuan perpajakan, audit coverage dan pinalti sebagai akibat dari pemeriksaan. "Semakin besar audit coverage maka Wajib Pajak akan merasa akan diperiksa," papar Gunadi.

Gunadi menambahkan bahwa saat ini pegenaan pinalti/sanksi saat ini belum linear dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu menurutnya karena pengenaan sanksi/pinalti yang tinggi akan memberikan deterrent effect hanya jika diikuti dengan audit coverage yang besar.

Agar bisa dilakukan audit coverage yang luas, maka Gunadi mengusulkan beberapa langkah-langkah strategis pemeriksaan. Pertama, pemanfaatan sistem pemeriksaan dan database yang harus dibangun. "Misalnya faktur pajak dibuat secara online. Contoh lain adalah pengenaan PPN secara final saja misalnya 1% sehingga penerimaan pasti akan masuk," kata Gunadi.

Kedua, jumlah dari SP2 yang diterbitkan harus ditingkatkan. Dalam hal audit coverage kecil maka diharapkan dipilih Wajib Pajak yang memiliki dampak dan penerimaan yang besar. "Untuk orang OP dilakukan dengan trace record," jelas Gunadi.

Ketiga, saat ini distribusi SDM untuk pemeriksa 14,6% sedangkan standar OECD 30,4% sehingga perlu ada penambahan fungsional pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

Gunadi juga mengamati bahwa pemeriksaan di DJP saat ini masih didominasi oleh pemeriksaan rutin sehingga banyak memakan SDM. "Pemeriksaan seharusnya didasarkan pada data-data yang dimiliki oleh DJP dan bukan termasuk dalam pemeriksaan rurtin tetapi pemeriksaan khusus, yaitu post audit dan berdasarkan risk engine. Dengan demikian tidak menghasilkan SKP Nihil," tandas Gunadi.

Menurut Gunadi, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tidak harus dilakukan terhadap semuanya tetapi dipilih-pilih yang ada penerimaan hal ini sesuai prinsip equality. "Di Singapura untuk Wajib Pajak yang kurang bayar tidak diotak-atik tetapi yang LB atau Nihil ini yang dilakukan pemeriksaan," kata Gunadi.

Gunadi juga mengusulkan perlunya review production dimana saat ini adalah tahun pembinaan terhadap wajib pajak. "Contoh, terkait dengan pemeriksaan batubara sehingga seharusnya pemeriksaan dapat menghasilkan SKPKB. Hal ini tentu perlu didukung dengan data yang perlu dihimpun oleh DJP," ujar Gunadi.

Gunadi berharap agar pemeriksaan dapat menangkal dampak resisi. "Peraturan yang dibuat harus mudah dipahami, jelas, tegas dan tidak multitafsir. Contoh adalah biaya entertainment. Penafsiran tidak harus tekstual. Selain itu, peraturan juga harus tidak selalu berubah-ubah," sebut Gunadi.

Di samping itu, biaya pengawasan bagi Wajib Pajak maupun DJP harusnya serendah mungkin. Dengan sistem self assesment maka beban administrasi pada umumhya ada di Wajib Pajak. "Contohnya adalah Wajib Pajak membyar jumlah pajak yang disetujui saja. Begitu juga dengan biaya pemeriksaan dan penagihan seefisien mungkin," imbuh Gunadi.

Gunadi melihat target penerimaan pajak selalu nyaris tidak 100 persen tercapai antara lain karena adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak. Ketidakpatuhan dapat dipantau dari  jumlah NPWP yang terdaftar. "Apakah NPWP masih diperlukan? Di luar negeri tidak harus NPWP tetapi pakai ID number," ujar Gunadi.

Ketidakpatuhan juga dapat dipantau dari SPT tidak masuk antara Wajib Pajak terdaftar dan SPT yang masuk. "Diperlukan peringatan dan himbauan-himbauan," kata Gunadi. Ketidakpatuhan dapat pula dipantau dari ketidakpatuhan dalam pelaporan yang merupakan tugas dari Direktorat P2 dan tunggakan pajak yang besar.

Gunadi berharap agar peraturan-peraturan terkait pemeriksaan dapat disempurnakan. "Saat ini sedang dilakukan pembahasan tentang KUP sehingga terkait pemeriksaan bisa disesuaikan dalam KUP," pesan Gunadi.

Terakhir dari sisi keberatan dan banding, Gunadi mengamati bahwa hasil keputusan yang mengabulkan semakin menurun dan keputusan yang mengharuskan membayar sangat kecil sekali. "Hal ini perlu menjadi perhatian DJP," tandas Gunadi.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.