Ini Modus Permainan Faktur Pajak Bodong oleh Perusahaan Nakal

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui kebocoran potensi penerimaan negara terbesar dari Pajak Penghasilan (PPN), dengan modus praktik penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Faktur pajak diterbitkan perusahaan kena pajak (PKP) yang menjual barang atau jasa yang kemudian harus memungut PPN sebesar 10% saat transaksi.

Kepala Bagian Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen, dan Penyelidikan Pajak Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan Agus Satria mengungkapkan, saat ini ada 2 modus yang paling sering dipakai oleh pengemplang pajak dalam penyalahgunaan faktur pajak.

Modus pertama, kata Agus, adalah modus switching atau pengalihan penagihan pajak. PKP menerbitkan faktur PPN tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya.

"Ketika ada transaksi yang dilakukan PKP, tapi kemudian dia tidak terbitkan faktur pajak, ada oknum di dalam perusahaan yang kemudian menjual faktur pajak yang tidak terbit tadi ke perusahaan lain yang dipakai untuk mengurangi PPN perusahaan lain itu, seolah kedua perusahaan bertransaksi, padahal keduanya tidak melakukan transaksi," kata Agus di kantor pusat Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8/2015).

Modus ini kerap dilakukan oleh perusahaan yang bertindak sebagai importir yang menjual barang pada perusahaan lain, namun tidak menerbitkan faktur pajak.

"Faktur pajak yang tidak terbit ini kemudian dijual pada perusahaan lain untuk dipakai untuk mengurangi PPN mereka," jelasnya.

Sementara modus kedua, pengemplang pajak akan menggunakan jasa perusahaan-perusahaan PKP fiktif yang sengaja dibentuk. Perusahaan fiktif ini kemudian menerbitkan faktur pajak palsu yang dijual untuk dipakai sebagai faktur pajak masukan oleh perusahaan pemakai jasanya.Next

Halaman12
(hen/hen)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.