Kanwil DJP Jakarta Utara Bukukan Rp 369 M dari TPWP 2015

Rabu, 26 Agustus 2015, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara hadir dalam program 8-11 di Stasiun MetroTV dengan topik Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Dipandu bersama pembawa acara Chandra Dewi, perbincangan menghadirkan 2 (dua) pejabat dari Kanwil DJP Jakarta Utara, yakni Kepala Kanwil DJP, Pontas Pane dan Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding (PKB), D. Lucas Hendrawan.

Di awal perbincangan, Dewi menanyakan maksud kebijakan TPWP 2015, dan dijelaskan oleh Pontas Pane bahwa program ini adalah totalitas kegiatan DJP yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai DJP dalam rangka mengimbau Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga tidak perlu dikenakan sanksi atau denda.

Sementara itu. Lucas menambahkan bahwa terkait dengan TPWP 2015 ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015 dan 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015.

Melalui kedua PMK tersebut, Wajib Pajak diimbau untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya di tahun-tahun sebelumnya melalui pembayaran dan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) di tahun 2015 ini. Dan bersama dengan hal tersebut DJP akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi administrasi yang nantinya akan dihapuskan melalui permohonan Wajib Pajak.

Dewi juga menanyakan perihal latar belakang TPWP 2015 yang dijawab oleh Pontas Pane sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada Wajib Pajak pada saat target penerimaan pajak begitu tingginya, yakni Rp 1.296 triliun atau meningkat 35% dari tahun sebelumnya. Yang diinginkan oleh DJP adalah Wajib Pajak melunasi pokok pajaknya, dengan imbalan dihapuskannya sanksi administrasi berupa bunga atau denda terkait dengan pembayaran atau pembetulan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun 2015.

Menyinggung tentang target dan kinerja yang dihasilkan hingga akhir Agustus 2015 ini, Pontas Pane menjelaskan bahwa target dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi target penerimaan pajak yang begitu tinggi, namun diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat pesat.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara ini juga menjelaskan bahwa melalaui kebijaka TPWP 2015 ini, Kanwil DJP Jakarta Utara telah membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 369 miliar, dengan sanksi administrasi yang telah dihapuskan sebesar Rp 52 miliar. Sedangkan untuk level nasional, DJP telah membukukan hingga Rp 4 triliun untuk kebijakan ini yang telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Sedangkan Lucas menambahkan bahwa Bidang PKB Kanwil DJP Jakarta Utara telah menyelesaikan 68 berkas permohonan Wajib Pajak terkait TPWP 2015, dari total 266 permohonan Wajib Pajak.

Sesuai dengan ketentuan, jika dalam waktu 6 (enam) bulan Kanwil DJP belum memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Namun demikian, khusus untuk Kanwil DJP Jakarta Utara, Lucas menjelaskan bahwa telah terjadi percepatan dalam pemrosesan permohonan hingga diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan saja.

Sedikit menyinggung tentang tax amnesty yang wacananya sempat marak beberapa bulan sebelumnya, Pontas menjelaskan bahwa upaya tersebut sejatinya adalah untuk menarik dana yang ada di luar negeri, dan sama sekali tidak terkait dengan TPWP 2015 ini. 

Sebagai penutup perbincangan, Pontas mengajak seluruh Wajib Pajak khususnya yang berada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara agar segera memanfaatkan kebijakan ini, karena di tahun 2016 nanti, DJP akan menjalankan penegakan hukum besar-besaran.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.