Kanwil DJP Jawa Tengah I Sukses Amankan Rp.94,5 M Penerimaan Pajak

Melanjutkan klarifikasi yang telah dilakukan tanggal 23 Juni 2015 s.d. 10 Juli 2015, Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS atau Faktur Fiktif) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I kembali melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang ditengarai menggunakan faktur fiktif pada Selasa, 04 Agustus 2014. Dari 30 Wajib Pajak yang dipanggil, 7 Wajib Pajak hadir dan mengakui telah mengkreditkan faktur fiktif sebesar Rp 28,6 miliar.

Total faktur fiktif yang telah diakui sampai tanggal 10 Agustus 2015 mencapai Rp. 94,5 miliar atau 63% dari total Rp 150,5 Milyar, yang berasal dari 81 Wajib Pajak pengguna faktur fiktif yang sudah mulai melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran atas faktur fiktif yang telah dikreditkan.

Satgas Faktur Fiktif berencana akan mengadakan klarifikasi tahap II pada tanggal 18 Agustus 2015 s.d. 4 September 2015. Satgas akan memanggil 120 Wajib Pajak Pengguna faktur fiktif dengan total nilai lebih dari Rp 56 miliar. Dari 120 Wajib Pajak, 23 Wajib Pajak telah dipanggil pada klarifikasi tahap I tetapi tidak hadir.

“DJP telah berupaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan faktur fiktif melalui pemberlakuan faktur pajak elektronik (e-faktur) mulai 1 Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Jawa dan Bali”, papar Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto.

Pemberlakuan e-Faktur merupakan wujud peningkatan layanan DJP bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pembuatan faktur pajak.

Kanwil DJP Jawa Tengah I akan terus mengawasi pembayaran faktur fiktif tersebut. Bila Wajib Pajak tidak melunasi faktur fiktif yang telah dikreditkan dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak akan diusulkan ke proses pemeriksaan bukti permulaan. Seluruh Wajib Pajak dihimbau dan diharapkan dengan kesadaran sendiri akan mengungkapkan ketidakbenaran atas pengkreditan faktur fiktif tersebut.

Seiring dengan telah dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, seluruh penunggak pajak tersebut dihimbau agar segera membetulkan SPTnya dan melunasi tunggakan pajaknya serta menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Mereka akan diberikan fasilitas untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Manfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 karena #PajakMilikBersama.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.