Kanwil DJP Jawa Tengah II Kembali Siapkan Kembali Ruang Tahanan Khusus untuk Para Penunggak Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II saat ini terus berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 10,05 triliun melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan penegakan hukum.

Salah satu upaya tersebut antara lain melalui optimalisasi pencairan piutang pajak (penagihan). Pencairan piutang pajak masih dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Untuk itulah berbagai upaya dilakukan. Antara lain dengan melakukan kegiatan penagihan aktif seperti Surat Tegoran, Surat Paksa, Sita dan Lelang.

Untuk penunggak-penunggak pajak tertentu telah dilakukan pemblokiran rekening dan permohonan pencegahan penanggung pajak. Untuk penanggung Pajak yang tidak kooperatif akan dilakukan penyanderaan atau gijzeling.

Dalam rangka optimalisasi pencairan piutang pajak dan pemenuhan target penerimaan pajak, Kanwil DJP Jawa Tengah II juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait penegakan hukum Pajak.

Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan Lembaga Pemasyarakatan Magelang (LAPAS) Kelas IIA magelang menyiapkan Sel atau kamar khusus bagi para penunggak Pajak yang bandel. Penyedian sel tersebut dilakukan oleh Kepala kanwil DJP Jawa Tengah II dengan bekerja sama dengan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di beberapa wilayah di bawah Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II, di wilayah eks Karesidenan Kedu, Banyumas serta di wilayah Karesidenan Surakarta.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Yoyok Satiotomo mengatakan, pembuatan sel khusus tersebut sengaja disediakan untuk melakukan penyanderaan atau Gijzeling bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak tapi tidak memiliki niat baik untuk melunasi kewajiban membayar tunggakan Pajak, padahal yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk membayar pajaknya.

“Gijzeling merupakan upaya atau langkah terakhir DJP untuk menagih utang pajak para penunggak pajak yang tidak kooperatif. Penunggak pajak akan dititipkan di Lapas paling lama enam bulan, tapi kalau sampai masa penyanderaan tidak juga dilunasi, maka akan diperpanjang lagi selama 6 bulan lagi,’’ ujar Yoyok Satiotomo seusai melakukan penandatanganan kerjasama dengan Lapas II A Magelang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas II A Magelang, Dedi Turyadi menyambut baik dengan adanya penyanderaan terhadap para penunggak pajak, sebagai upaya penegakan hukum pajak. Pihak Lapas Magelang sendiri telah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk membuat ruang tersendiri yang akan digunakan untuk sandera penunggak pajak.

Kamar ini dipisah dengan kamar tahanan lain melalui pemasangan pembatas(sekat), yang kira-kira bisa menampung dua orang. Untuk perlakuan terhadap penunggak pajak akan tetap sama dengan para tahanan yang lainnya, termasukurusan makan dan fasilitas lainnya. Kanwil DJP Jawa Tengah II telah melakukan penyanderaan terhadap seorang penunggak Pajak di Rutan Banyumas.

Nilai tunggakan Pajaknya mencapai 3,9 miliar rupiah. Untuk merealisasikan jumlah tunggakan yang menjadi target Kanwil DJP Jawa Tengah II yang kurang lebih 260,1 miliar akan semakin banyak Wajib Pajak yang akan disandera.

Untuk itulah Kepala kanwil DJP Jawa Tengah II menyediakan Ruang Tahanan Khusus untuk para penunggak pajak. Setelah melakukan kerjasama dengan Lapas Surakarta, Kepala Kanwil DJP Jateng II melakukan kerjasama dengan Lapas Magelang, Lapas Banyumas, juga melakukan kerjasama dengan Rutan, Sragen, Purworejo, Temanggung, Wonogiri dan Lapas Batu Nusa Kambangan.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.