Kejati Diminta Ikut Tagih Tunggakan Pajak Warga

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menagih pajak yang masih ditunggak warga hingga triliunan rupiah. Salah satu caranya ialah dengan meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI untuk menagihnya.

"Kami meminta Kejati untuk membantu menagih wajib pajak yang masih memiliki tunggakan," ujar Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Agus Bambang Setyo Widodo beberapa waktu lalu.

‎Bambang menjelaskan, piutang PBB dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemprov DKI pada 2012 mencapai Rp3,8 triliun. Lalu, terhitung 31 Desember 2014, jumlah piutang PBB di DKI bertambah hingga Rp4,9 triliun dari total 733 ribu wajib pajak yang belum membayar pajak atau 1.900.000 pemegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Dengan bertambahnya SPPT, kata Bambang, piutang wajib pajak (WP) terus bertambah. Maka itu, pihaknya mengajak Kejati DKI untuk menagihnya.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengajukan permohonan penagihan pajak. Kami akan mulai memanggil wajib pajak, ada yang lima sampai enam tahun menunggak PBB dengan nilai piutang Rp15 miliar. Mudah-mudahan dari sini kita bisa memberikan yang terbaik bagi Provinsi DKI," pungkasnya.

Sementara Kepala Kejati DKI Jakarta Adi Togarisman mengatakan, pihaknya siap membantu Pemprov DKI. "Kami sangat mendukung program pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Kami akan mendampingin dari aspek perdatan" ucapnya. (Sindonews)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.