Komisi VI Tuding Ditjen Bea Cukai Paling Korup Soal Dwelling Time

JAKARTA - Dengan adanya kasus dugaan korupsi dan dugaan suap yang terungkap di lingkungan Kementerian Perdagangan, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang bermain dengan izin impor ini.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafidz Thohir mengatakan, banyak oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai banyak "bermain" dalam kasus bongkar muat atau biasa disebut dwelling time. Menurutnya, hal ini lantaran pemerintah tidak memberikan sanksi yang pasti kepada para oknum tersebut.

"Ini hasil dari pemerintah yang kurang tegas. Pihak terkait seperti Departemen Industri, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, terutama Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang paling banyak permainan dan harus bertanggung jawab dari kasus dwelling time ini," ucapnya kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Hafidz mengatakan, Ditjen Bea Cukai menjadi merupakan pihak yang diperhatikan karena banyaknya pemain dari kasus dwelling time ini. "Bea Cukai itu ranah komisi XI, biarkan mereka yang tuntaskan banyaknya permainan yang terjadi di sana," kata Hafidz.

Menurutnya, kasus dwelling time sangat jelas mempengaruhi arus barang impor dan ekspor. Karenanya, dia menilai sangat wajar jika Presiden Joko Widodo marah ketika mengetahui waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok memakan waktu yang cukup lama.

"Ganti oknum-oknum yang bermaininilah yang harus kita sikat. Mulai dari perdagangan sampai Bea Cukai," tegasnya.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.