KPP Pratama Binjai Sosialisasikan SE-55 dan PMK-91 Kepada Bakal Calon Kepala Daerah Kota Binjai

Pilkada Serentak yang akan diadakan tanggal 9 Desember 2015 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai mempersiapkan berbagai hal guna menyukseskan terselenggaranya pesta demokrasi 5 tahun sekali tersebut.

Dan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 KPU Kota Binjai melakukan sosialisasi terkait Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 kepada seluruh partai politik yang turut serta dalam Pilkada. Sosialisasi yang diadakan di Aula Gedung Kementerian Agama Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Binjai, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai, Panwaslu Binjai, Kodim 0203 Langkat, Komisioner KPUD Kota Binjai dan dihadiri oleh perwakilan partai politik.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala KPP Pratama Binjai, Bangkit Bina Aji juga mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait Dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.

“Sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Pasal 7 Huruf m yang menyatakan Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan mengenai format surat permohonan keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepala daerah dan terkait tata cara pemberian surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah yang akan diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah surat permohonan diterima KPP sesuai dengan yang tertera dalam SE-55/PJ/2015,” jelasnya.

“Agar layanan KPP terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepala daerah dapat berjalan dengan lancar kami juga menghimbau seluruh Bakal Calon Walikota Binjai Tahun 2015 untuk melaporkan SPT dan/atau melakukan pembetulan SPT di tahun ini sehingga bisa mendapatkan fasilitas berupa penghapusan dan pengurangan sanksi pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, “ lanjut Bangkit.

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar. Para perwakilan partai politik yang hadir terlihat cukup memahami dan aktif dalam merespon penjelasan yang diberikan. Diharapkan sosialisasi ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan penghapusan sangsi bunga atas utang pajak dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 sehingga persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepala daerah dapat dilakukan dengan mudah, sederhana, dan tertib sesuai dengan tata cara pemberian layanan yang tertera dalam Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2015.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.