KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Cairkan Tunggakan Rp 38,2 Miliar Dari 1 Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Dua berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp 38,2 milliar melalui upaya penagihan aktif berupa pemblokiran rekening Wajib Pajak, 25 Agustus 2015. Upaya penagihan pajak secara aktif terpaksa dilakukan kepada Wajib Pajak  yang tidak kooperatif atau tidak beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

"Tindakan hard collection tentunya tidak dapat dihindari," kata  Miradi selaku Kepala Seksi Penagihan. Pencairan pajak tersebut berasal dari penerbitan Surat Tegoran dan pembukaan blokir rekening Wajib Pajak PT PIG.

Sebelumnya PT PIG telah membayar tunggakan Rp 5,8 Miliar setelah Surat Teguran, namun jumlah tersebut belum cukup untuk melunasi seluruh hutang pajaknya. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua terpaksa memblokir terhadap 48 rekening PT. PIG diberbagai bank dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp 32,4 Miliar. 

"Dalam bulan ini (Agustus 2015) tunggakan PT. PIG yang berhasil dicairkan totalnya sebesar Rp 38,2 Miliar," terang Miradi.

Realisasi pencairan tunggakan pajak hingga pertengahan Agustus 2015 KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah mencapai 75,9% dari target yang ditetapkan. Kinerja tersebut dicapai melalui berbagai langkah strategis, baik soft collection melalui himbauan sampai dengan upaya penagihan aktif hard collection.

Khusus pemblokiran rekening, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah memblokir 186 rekening bank dari beberapa Wajib Pajak penunggak pajak dengan total pencairan khusus dari pembukaan blokir rekening sebesar Rp 41,2 Miliar.

Semua upaya penagihan aktif yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah sesuai dengan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang mendapatkan amanat untuk menghimpun dan mengadministrasikan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah pusat.

Penagihan aktif  sebagai upaya untuk menegakan rasa keadilan dengan mengembalikan uang pajak  yang merupakan hak rakyat kepada negara sekaligus memberi efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

DJP juga memiliki kewenangan untuk melakukan gijzeling atau penahanan badan penanggung pajak apabila Wajib Pajak tidak kooperatif dalam membayar tunggakan pajaknya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.