Menkeu: Bea Cukai jadi Koordinator Dwelling Time

JAKARTA - Anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengencangkan ikat pinggang pasca tertangkapnya pejabat tinggi Kementerian Perdagangan terkait suap atau gratifikasi waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sore hingga malam hari ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hingga Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Heru Pambudi melakukan rapat tertutup mengenai dwelling time. Hadir juga Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino.

Terlebih lagi Jokowi sudah mengingatkan dwelling time ini enam bulan lalu. Namun tidak membuat Jokowi puas diri. Lalu apa hasilnya?.

"Yang mau kita lakukan adalah simplifikasi proses di pelabuhan intinya dari pre clearence dan post clearence. Semuanya. Jadi nanti bea cukai yang jadi koordinator," kata Bambang usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Bambang menambahkan, koordinator yang dimaksud adalah membantu otoritas pelabuhan untuk memperlancar di proses pelabuhan.

Bambang menegaskan, rapat ini juga sebagai bentuk pembenahan sistem proses dwelling time. Terlebih lagi, Polda Metro Jaya akan terus memeriksa 18 kementerian/lembaga lainnya yang berpotensi ikut terlibat suap dwelling time.

"Kita mau beresin sistem, jadi ke depan enggak ada celah-celah orang untuk bermain. Selama ini kan mungkin ada celah-celah yang menyulitkan. Ini yang mau dibereskan," tegasnya.

Menurut Bambang, selama ini celah-celah untuk bermain 'nakal' dalam proses dwelling time, dikarenakan banyaknya peraturan.

"Peraturan perizinan untuk larangan terbatas. Larangan impor terbatas," paparnya.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.