Nunggak Bayar Pajak, Empat Orang Disandera

JAKARTA - Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II telah menyandera empat orang penunggak pajak, dari tiga perusahaan di daerah Jawa Barat, yaitu PT PSDT, PT DBL, dan CV IM, total tunggakan pajak tiga perusahaan tersebut sebesar Rp32,65 miliar.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Barat II , Angin Prayitno Aji, berbagai upaya dilakukan Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan Tahun Anggaran 2015 yang dibebankan APBN sebesar Rp1,295 triliun.

Kata dia, untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya melaksanakan tindakan law enforcement yang salah satunya adalah penyanderaan.

"Tindakan penyanderaan adalah upaya terakhir untuk memaksa para penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya," ujar Angin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Sebelum para penunggak pajak disandera, lanjut Angin, pihaknya telah melakukan tindakan penagihan secara persuasif melalui penyampaian surat teguran dan surat paksa.

"Kami juga telah melakukan tindakan penyitaan harta kekayaan penunggak pajak, pemblokiran rekening sampai tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri. Tetapi mereka tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajak," tuturnya.

Kini, sambung dia, para penanggung pajak dari PT PSDT dan PT DBL dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pasir Tanjung Cikarang, Bekasi dan penanggung pajak CV IM dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon.

"Penanggung pajak PT PSDT telah dilepas tanggal 6 Agustus lalu, karena telah melunasi hutang pajaknya dan penanggung pajak CV IM telah melunasi Rp1,9 miliar, dan dalam tempo dua hari ini mereka berjanji akan melunasinya," sambungnya.

Dia pun mengingatkan, bahwa penunggak pajak yang lain saat ini dalam pantauan proses peyanderaan.

"Kami mengingatkan untuk segera melunasi tunggakan pajaknya, jika tidak ingin mengalami nasib seperti penunggak pajak yang saat ini disandera," kata Angin.

Sebenarnya, lanjut dia, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran kepada penunggak pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan, jika penunggak pajak telah melunasi tunggakan pajaknya sebelum tanggal 1 Januari 2016. Namun, jika tidak segera melunasi tunggakan pajaknya, maka tindakan penagihan aktif akan dilakukan

"Oleh karena itu, manfaatkan segera penghapusan sanksi bunga tadi dengan melunasi tunggakan pajaknya sehingga wajib

pajak tidak sempat menghuni Lapas ini," pungkasnya.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.