Penerbit Faktur Fiktif di Kanwil DJP Jawa Tengah I Divonis Penjara 1 Tahun dan Denda Rp. 1,8 Miliar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang diketuai oleh Torowa Daeli, S.H., M.H. menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsider 3 bulan kurungan kepada Aprih Almanto, penanggung jawab CV Putri Pertiwi Sejati atas perkara pidana perpajakan melalui putusan nomor 131/pidsus /2015.

 Sedangkan kepada Phoa Tung Heng seorang karyawati tidak tetap bagian pembukuan pada CV Putri Pertiwi Sejati, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsider 6 bulan kurungan melalui putusan nomor 132/pidsus /2015.

Kedua Terdakwa secara sah terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa akli diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Pasal 39 ayat (1) huruf d junto pasal 43, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kasus ini bermula saat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan diperoleh bukti bahwa terdapat faktur pajak yang kembar, nomor dan tanggal faktur pajak sama, nama pembeli/penerima BKP (Barang Kena Pajak) sama, nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN sama, tetapi uraian barangnya berbeda, yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.

Tindakan penyidikan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan sebagai pembelajaran bagi Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Dengan adanya kegiatan penegakan hukum pajak diharapkan semua Wajib Pajak menjadi taat dan patuh terhadap aturan yang ada, serta memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.