Akibat Utang Pajak Tak Lunas, KPP Pratama Tenggarong Sita Aset PT. C

Jurusita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggarong yang beranggotakan Eko Sujarwo dan Dhemy Aristha yang dipimpin oleh Muhammad Idrus sebagai Kepala Seksi Penagihan dengan didampingi tim dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur melakukan penyitaan terhadap aset PT C, yang merupakan cabang dari perusahaan yang berpusat di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2015.

Penyitaan terhadap aset wajib pajak tersebut dilakukan akibat tidak dilunasinya hutang pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Aset yang disita berupa 4 unit kendaraan roda 4 jenis double kabin.

Kepala KPP Pratama Tenggarong, Widodo menjelaskan “Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Kemudian ia menerangkan bahwa proses sampai terjadinya tindakan penyitaan tersebut telah dilalui oleh Jurusita Pajak Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penagihan pasif berupa himbauan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan tindakan penagihan aktif yang dimulai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

Surat Paksa disini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Surat Paksa inilah yang membuka kemungkinan untuk dilakukan tindakan penagihan aktif lain berupa Penyitaan Aset, Pencegahan ke Luar Negeri, sampai dengan Penyanderaan Wajib Pajak.

Tindakan penagihan aktif tersebut hanya dapat dihentikan apabila Wajib Pajak telah melunasi hutang pajaknya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa banyaknya pusat dari suatu Wajib Pajak tidak berada pada wilayah dimana Wajib Pajak tersebut melakukan kegiatan usahanya atau hanya mengandalkan cabang saja.

Kendala ini mengakibatkan komunikasi antara cabang (yang mempunyai hutang pajak) dan pusat (sebagai pengambil keputusan) Wajib Pajak mengenai Hutang Pajak kurang optimal. Dia mengharapkan agar pusat Wajib Pajak lebih meperhatikan cabang-cabangnya terutama mengenai hutang pajak agar tindakan penagihan aktif ini tidak terjadi hanya karena kurangnya komunikasi antara pusat dan cabang.

“Penyitaan ini akan dilanjutkan dengan pelelangan yang akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Minimal 14 hari dari sekarang akan diumumkan pelaksanaan lelang, dan akan dilakukan lelang 14 hari kemudian. Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dan Biaya Penagihan Pajak. Apabila terdapat kelebihan hasil lelang, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Tentunya jika sampai saat itu Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya”, tambah Widodo.

Dia menjelaskan bahwa proses penyitaan terebut telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Penyitaan dilakukan terhadap aset Wajib Pajak hanya senilai hutang pajaknya.

Disamping KPP Pratama Tenggarong, KPP lain di seluruh wilayah Kanwil DJP Kalimantan Timur juga melakukan kegiatan penagihan aktif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya di wilayah Kanwil DJP Kalimantan Timur.

“Seperti yang telah saya tekankan sebelumnya, tahun ini merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, sedangkan tahun depan adalah Tahun Penegakan Hukum. Aturan-aturan perpajakan akan kami tegakkan sepenuhnya. Kami telah mendapatkan data yang akurat dari berbagai pihak, dan akan kami gunakan untuk menegakkan aturan di bidang perpajakan” ujar Harry Gumelar, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, saat dihubungi terpisah, Kamis (20/8).

Dia menghimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar memperhatikan kewajiban pajaknya, khususnya hutang pajak agar tidak terjadi tindakan penagihan aktif seperti yang terjadi di KPP Pratama Tenggarong. Kegiatan Penagihan Aktif ini akan dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan proses tindakan penagihan aktif terakhir yaitu Penyanderaan. Untuk dapat mengetahui kewajiban perpajakan dan hutang pajak, Wajib Pajak agar menghubungi petugas pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.