Angin Prayitno Aji: Gizjeling Adalah Upaya Terakhir

Kakanwil DJP Jawa Barat II Angin Prayitno Aji memberikan paparan

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji menyatakan bahwa tindakan penyanderaan (gizjeling) adalah upaya terakhir yang dilaksanakan pihaknya untuk memaksa wajib pajak membayar hutang pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan pada saat acara Silaturahmi dan Tax Gathering Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak di zona wilayah kerja KPP Pratama Cirebon, KPP Pratama Subang, KPP Pratama Indramayu dan KPP Pratama Kuningan pada 3 September 2015 di Cirebon.

Menurut Angin, tindakan penyanderaan seharusnya tidak dilakukan jika wajib pajak patuh dan melunasi hutang pajaknya. Angin menjelaskan bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan pada Agustus kemarin terhadap 3 wajib pajak yang terdiri dari 4 penunggak pajak adalah tindakan terpaksa yang harus diambil.

Pihaknya mengakui tidak senang melakukan tindakan penyanderaan karena dirinya juga manusia biasa. "Secara pribadi, saya juga manusia. Namun jika aturan menyatakan bahwa seseorang itu harus disandera, ya saya hanya melaksanakan aturan tersebut,” aku Angin.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya bahwa Kanwil DJP Jawa Barat II pada awal Agustus 2015 lalu, telah melakukan tindakan penyanderaan. Terdapat 3 wajib pajak yang penunggak pajaknya disandera.

Mereka adalah PT. DBL, PT. PSDT dan CV. IM dengan total tunggakan pajak sebesar Rp. 32,65 Miliar. Penunggak pajak dijebloskan untuk disandera di Lapas Kelas III Cikarang sebanyak 3 penunggak pajak dan Rutan Kelas I Cirebon 1 orang penunggak pajak.

Namun terdapat 2 penunggak pajak yang telah dilepas karena yang bersangkutan membayar lunas tunggakan pajaknya. Menurut Angin, jika para penunggak pajak tersebut bersedia diajak untuk membahas permasalahan tunggakan pajaknya, maka tidak akan pernah proses penyanderaan dilakukan.

Proses penyanderaan sendiri telah melalui tahapan yang panjang mulai dari pelaksanaan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri (cekal).

“Jadi, proses itu panjang dan tidak serta merta. Jika wajib pajak itu datang, terus melakukan pembahasan dan dialog dengan petugas Juru Sita dengan baik, kita juga manuasia kok. Tindakan itu (sandera-red.) tidak akan terjadi,” tandasnya.

Selain penegasan masalah penyanderaan, Angin juga meminta kepada wajib pajak yang hadir di acara tax gahtering tersebut untuk segera memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Menurutnya, waktu hanya tersisa 4 bulan. Lebih baik tawaran yang sangat bagus ini tidak dilewatkan.

Khusus kepada penunggak pajak, Angin meminta untuk memanfaatkan PMK 29 agar terhindar dari tindakan penyanderaan dan mendapat penghapusan sanksi bunga Pasal 19 Ayat (1) . ”Ini kesempatan langka. Manfaatkan segera dengan melunasi tunggakan pajaknya dan akan dihapuskan sanksi bunga penagihannya,” ujarnya.

Kanwil DJP Jawa Barat II sampai awal akhir Agustus telah berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 190,15 miliar atau setara dengan 40,25 persen dari target pencairan tunggakan sebesar Rp. 472,4 Miliar.

Tindakan penagihan yang telah dilakukan sejauh ini terdiri dari, penyitaan telah dilakukan terhadap 759 penunggak pajak, permintaan pemblokiran sebanyak 792 dan 65 rekening telah diblokir, usulan pencegahan dilakukan kepada 33 penunggak pajak dan telah 5 orang penunggak pajak yang dicekal.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.