Apindo Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai Rokok

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan, kenaikan cukai hasil tembakau dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berdampak pada sektor yang bersinggungan dengan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Menurut Hariyadi, dampak dari kenaikan tersebut bagi perusahaan IHT yakni bakal terjadi penurunan produksi yang berimplikasi pada jebloknya pendapatan. Jika demikian, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.

"Dengan kenaikan cukai sebesar tujuh persen hingga sembilan persen selama lima tahun terakhir, sektor IHT nasional sulit untuk berkembang dan telah terjadi penutupan pabrik serta PHK massal. Dengan kenaikan yang terlampu tinggi sebesar 23 persen pada 2016, maka sektor IHT akan terpuruk," kata Hariyadi, pada acara Konferensi Pers Bersama, di Restoran Roa, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2015).

Ia menambahkan, kenaikan cukai juga bakal membuat marak peredaran rokok ilegal di masyarakat. Bahkan, akan pula meningkatkan pemalsuan terhadap pita cukai. "Komponen produk rokok di dalam negeri sangat besar. Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan kenaikan cukai dan sangat kontraproduktif dengan upaya perlindungan industri dalam negeri," jelas dia.

Sebagai informasi, pada awal tahun ini target cukai hasil tembakau telah dinaikkan dari Rp120,6 triliun dalam APBN 2015 menjadi Rp139,1 triliun dalam APBN-Perubahan 2015. Dengan tujuan mencapai tambahan penerimaan yang bersifat ad-hoc, pemerintah juga menghapus fasilitas penundaan pembiayaan pita cukai melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.04/2015.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah akan mendapat tambahan dua bulan penerimaan melalui mekanisme percepatan pembayaran. Pembayaran cukai rokok yang semestinya dikreditkan selama dua bulan ke depan, pada tahun ini diubah.

Khusus bagi pembayaran cukai untuk November hingga Desember 2015, dibayarkan pada Desember tahun ini dan bukan Januari sampai Februari 2016. Dengan demikian, penerimaan cukai rokok 2015 merupakan pendapatan selama 14 bulan dan bukan 12 bulan.

"Didorong dengan melemahnya daya beli masyarakat, kebijakan kenaikan cukai rokok tidak tepat sasaran. Dampak kebijakan ini akan berpengaruh kepada volume produksi industri dan sangat merugikan pelaku IHT," pungkas Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo.
ABD

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.