Apindo: Pengusaha Minta Stimulus Pajak

Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyambut baik terbitnya paket kebijakan ekonomi September 2015. Namun, dia mengharapkan agar kebijakan stimulus lebih ditekankan pemerintah ketimbang anggaran, terutama menyangkut persoalan pajak. Pasalnya pemerintah menargetkan perolehan pajak yang tinggi di tengah penurunan laba perusahaan.

"Kami minta stimulus pajak supaya sektor riil bisa lebih bebas bergeraknya. Saat ini sulit, tapi target pajak luar biasa dan akhirnya kontraproduktif," ujarnya dalam Apindo CEO'S Gathering di Jakarta, Senin (21/9).

Sebagai asosiasi pengusaha, Apindo menginisiasi penyusunan matriks permasalahan dunia usaha dari 25 gabungan sektor usaha. Pihaknya memberikan empat rekomendasi jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, deregulasi peraturan yang menghambat, dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Kedua, relaksasi kebijakan fiskal dan kebijakan kredit perbankan, antara lain bagi sektor properti. Ketiga, kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim usaha termasuk kebijakan upah minimum yang realistis. Keempat, menjaga daya beli masyarakat dengan cara antara lain pengendalian biaya inflasi, dan percepatan belanja pemerintah.

Sementara, dalam perspektif jangka panjang, dunia usaha menyampaikan tiga matrik rekomendasi. Pertama, konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur. "Pemerintah diharapkan punya rencana yang jelas. Karena kenyataannya para pengusaha dibuat bingung oleh statement para menteri. Direncanakan mau buat proyek 35.000 MW, tapi diubah menjadi 16.000 MW, lalu perhentian proyek Cilamaya. Ini harus dijelaskan," tegasnya.

Kedua, Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti impor dengan menciptakan industri yang kompetitif, di antaranya dengan pengurangan biaya.

Ketiga, kebijakan untuk mendorong ekspor, termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor, seperti Uni Eropa.

Lebih lanjut, Apindo sudah memberikan rekomendasi yang telah tercakup dalam paket kebijakan ekonomi, di antaranya RPP pengupahan, perizinan pasar modern di wilayah yang belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR), kategori limbah bahan convention, dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

Apindo memandang bahwa implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan kementerian lembaga terkait pembuktian kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada presiden. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

Suara Pembaruan

Lona Olavia/AB

Suara Pembaruan

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.