DJP Tidak Ragu Pidanakan Pelaku Kejahatan Perpajakan

Dialog Kaknwil DJP Jawa Barat II dengan salah satu wajib pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak pernah ragu untuk mempidanakan pelaku tindak pidana perpajakan. Meskipun saat ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, kejahatan perpajakan bisa saja diproses untuk diajukan ke meja hijau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Demikian dikatakan Angin Prayitno Aji, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II dalam kesempatan berdialog interaktif dengan wajib pajak di Cirebon (3/09/2015). Angin menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa wajib pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II yang tengah diproses untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper) oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Barat II.

Beberapa diantaranya terkait dengan kasus faktur pajak fiktif. Angin menambahkan bahwa proses pemidanaan tetap berpegang teguh pada prosedur yang ada. Tidak serta merta sebab pengajuan pelaku kejahatan perpajakan melalui proses yang cukup panjang.

“Yang sedang diproses saat ini adalah terkait faktur pajak fiktif yang telah dilakukan klarifikasi ternyata penggunanya masih tidak mengakui namun tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup bahwa transaksinya itu benar. Untuk yang demikian itu yang kita proses,” jelasnya.

Proses pengajuan wajib pajak pelaku tindak pidana perpajakan melalui tahapan yang cukup panjang. Pertama, kepada Wajib Pajak dilakukan proses himbauan. Proses himbauan ini dilaksanakan oleh Account Representatif (AR) ditingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Apabila setelah proses himbauan tersebut wajib pajak tidak mengindahkan atau menyanggah, maka proses berikutnya adalah pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan (Buper). Hasil dari Buper, proses berlanjut pada penyidikan dan penuntutan.

Namun jika ternyata wajib pajak pada tiap-tiap tahap tersebut melaksanakan pembetulan atau pembayaran pajaknya, proses selanjutnya akan berhenti. Ketika ditanya oleh salah seorang peserta dialog interakif tentang apakah termasuk para Bendahara juga menjadi pihak yang dibidik, Angin menjelaskan bahwa beberapa saat yang lalu, salah seorang bendahara pada salah satu dinas di Pemkot Bekasi sudah diajukan ke meja hijau dan telah divonis.

Ditambahkannya bahwa setiap terdapat tindak pidana perpajakan jika ternyata pajaknya segera dibayarkan, maka prosesnya tidak akan dilanjutkan. “Oleh karenanya, maka manfaatkanlah kesempatan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini untuk membetulkan dan membayar pajak yang terutang. Mumpung masih ada waktu karena tahun depan adalah Tahun Penegakan Hukum. Tak ada ampun lagi,” tandasnya.

Dialog interaktif yang mengambil tempat di Hotel Grage Cirebon dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dan Tax Gathering zona Cirebon. Hampir 120 orang peserta yang hadir adalah wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Cirebon, KPP Pratama Kuningan, KPP Pratama Indramayu dan KIPP Pratama Subang.

Acara Sosialisasi dan tax gathering tersebut dikemas dengan sangat menarik sebab para wajib pajak yang hadir disambut meriah oleh kesenian Marawis yang anggotanya adalah para pegawai KPP Pratama Cirebon. Disamping itu acara tersebut juga diselingi dengan paduan suara dan kesenian angklung serta talkshow terkait sosialisasi PMK 91 dan PMK 29.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.