Faktur Pajak Fiktif, Dirugikan Rp 6,5 T

indopos.co.id - Jumlah kerugian negara terkait faktur pajak fiktif pada 2015 sangat fantastis. Betapa tidak? Kerugian dari faktur pajak tersebut jumlahnya mencapai sekitar Rp 6,5 triliun. Dengan wajib pajak (WP) sekitar 11 ribu orang atau perusahaan. Dari jumlah tersebut, pengguna faktur pajak fiktif terbesar berada di Jakarta yakni, sekitar 5 ribu WP, dengan jumlah kerugian sekitar Rp 3,3 triliun. "Jumlah kerugian dan pengguna faktur pajak fiktif mengalami peningkatan dibanding 2014 lalu.

Pada 2014 sekitar Rp 1,4 triliun," ujar Abdul Azis, kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Ditjen Pajak Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Selasa, (22/9). Dia menambahkan, Ditjen Pajak akan mengundang WP tersebut untuk klarifikasi. Pihaknya juga telah membentuk Satgas Faktur Pajak. Ditjen pajak juga akan mengedepankan langkah persuasif. WP akan dimintai klarifikasi dan membayar pajaknya. Jika tidak, maka penggunaan faktur pajak bisa dipidana. Ancamannya pidana pasal 39a minimal dua tahun dan maksimal enam tahun penjara. Tak hanya itu saja, bisa pula dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Untuk penerbit faktur pajak fiktif kita perberat hukumannya. Adapun untuk pengguna faktur pajak fiktif, kita lakukan persuasif dulu. Jadi kami imbau mereka untuk klarifikasi. Sebab pada tahun depan akan dilakukan penegakan hukum," jelasnya. Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Kemenkeu Yudi Kristiyono mengatakan, terkait faktur pajak fiktif, pihaknya belum lama ini membongkar sindikat tersebut yakni, menangkap RAS di apartemennya pada 23 Juni lalu. Tersangka diduga menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif melalui 45 perusahaan dari 2010 sampai 2015.

"Jumlah kerugian negara terkait aksi RAS sekitar Rp 577,4 miliar atau lebih dari setengah triliun rupiah," ujarnya. Saat ini berkasnya sudah P21 dan sedang disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Selain itu, tersangka juga diancam tindak pidana pencucian uang. "Kami juga melakukan penyitaan aset tersangka seperti dua apartemen di Jakarta dengan nilai sekitar Rp 15 miliar," jelas Yudi. Dia menambahkan, terkait WP yang menggunakan faktur pajak fiktif, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap mereka.

"Awal Oktober kami akan memanggil seluruh WP yang menggunakan faktur pajak fiktif. Mudahmudahan dengan pemanggilan itu mereka akan melakukan pembayaran pajak. Sebab nanti akan dikenakan tindakan hukum. Kami juga akan membongkar jaringan faktur pajak fiktif," pungkasnya. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Mekar Satria Utama mengatakan, untuk mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum.

Ditjen Pajak juga menjalin kerja sama dengan institusi penegak hukum lain, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami mengimbau bagi WP yang masih mempunyai utang pajak agar segera memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. Karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun ini, maka Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan seluruhnya," ujarnya. (dai)

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.