GAGASAN : Penghapusan Pajak Perbukuan

Gagasan Solopos, Selasa (1/9/2015), ditulis Abdul Hofir. Penulis adalah pegawai Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan.

Solopos.com, SOLO — Akhir-akhir ini bergulir petisi online mendukung penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) buku dan pajak penghasilan (PPh) royalti. Ini bermula dari surat terbuka Yeni Mulati alias Afifah Afra (selanjutnya saya sebut Yeni), seorang penulis yang aktif di Forum Lingkar Pena, kepada Menteri Keuangan.

Surat terbuka itu berkaitan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN.

Yeni berpendapat ketika jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai PPN, mengapa buku sebagai sumber ilmu dan pendidikan justru dikenai PPN? Surat tersebut berbuah petisi di http://www.change.org yang hingga saat tulisan ini dibuat sudah didukung lebih dari 2.000 pendukung.

Surat terbuka tersebut muncul dilatarbelakangi keresahan Yeni selaku penulis yang merasa terbebani pemotongan PPh atas royalti penulisan buku yang diperoleh dari penerbit. Saat buku dijual di pasaran, buku tersebut dikenai PPN sebesar 10% dari harga jual.

Yeni beralasan budaya membaca di kalangan masyarakat kita belum terbentuk dan daya beli masyarakat semakin rendah. Pengenaan PPN atas buku semakin memberatkan konsumen sehingga buku seolah-olah menjadi barang mewah.

Di samping itu, pengenaan PPh atas royalti juga membebani penulis mengingat pekerjaan menulis bukanlah pekerjaan yang ringan. Perlu pengorbanan waktu siang malam, penelitian/survei, dan sebagainya.

Tulisan ini mencoba mengulas mengenai aspek perpajakan apa yang relevan dengan dunia penerbitan (buku) serta hubungannya dengan PMK 158/PMK.010/2015. Bagaimana sebaiknya sikap pemerintah menghadapi masukan masyarakat yang meminta penghapusan PPN buku dan PPh royalti?

Sebelum itu, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami bersama. Pertama, dari sisi yang memungut, pajak yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri atas PPh, PPN, pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM), dan pajak bumi dan bangunan atau PBB (selain PBB perdesaan dan perkotaan).

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok; serta pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, PBB perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

PPN merupakan pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM yang diubah terakhir dengan UU No. 42/2009 (dapat disebut juga sebagai UU PPN 1984).

Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 mengatur 17 jenis jasa yang tidak dikenai PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan jasa kesenian dan hiburan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui jasa kesenian dan hiburan memang tidak dikenai PPN.

Dengan kata lain, jasa tersebut bukan objek PPN. Alasannya, jasa kesenian dan hiburan merupakan objek pajak daerah, yaitu pajak hiburan yang diatur di dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua, PMK 158/PMK.010/2015 bukanlah ketentuan baru. PMK ini hanya mempertegas ketentuan yang berlaku sebelumnya. Pasal 1 PMK 158 menyatakan jasa tertentu dalam kelompok jasa kesenian dan hiburan termasuk dalam  jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Kalimat ini selaras dengan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984. Tidak ada maksud pemerintah untuk mendiskriminasi wajib pajak dengan memberi fasilitas PPN atas jasa kesenian dan hiburan karena masih banyak jasa-jasa lain yang juga tidak dikenai PPN.

Ketiga, terdapat barang kena pajak yang semestinya dikenai PPN tapi karena pertimbangan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN, seperti buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku agama.

Mengenai hal ini, telah terbit PMK No. 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Suatu buku dikategorikan sebagai buku pelajaran umum dan agama apabila buku tersebut merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang, dan kepustakaan.

Selain itu, buku dikategorikan sebagai bukan buku pelajaran umum maupun buku agama, termasuk di antaranya buku hiburan, buku musik, buku roman populer, buku katalog di luar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku komik, dan buku reproduksi lukisan.

Mungkinkah PPN atas buku secara keseluruhan dibebaskan? Dalam soal PPN berlaku kaidah: semua barang dan jasa dipungut PPN kecuali undang-undang menyebutkan lain, misalnya UU PPN 1984 menyebutkan jenis-jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Barang-barang itu seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, dan sebagainya), serta barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan sebagainya).

Selain itu, beberapa barang kena pajak mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan seperti buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku agama. [Baca: Mutu Pendidikan]

Lowongan Kerja
Penyalur Sembako & AMDK TK Salam Combongan, informasi selengkapnya

KLIK DISINI

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.