Gayus Temui Kolega Perpajakan

indopos.co.id - Kementerian Hukum dan HAM yang mendalami mampirnya Gayus Tambunan ke restoran mendapatkan fakta baru. Sesuai keterangan Gayus, saat itu dia menemui rekannya yang berkecimpung dalam dunia perpajakan. Soal identitas siapa rekannya itu Kemenkum dan HAM tidak mengungkapkan demi pengusutan masalah tersebut. Kepala Biro Humas Ke men kum dan HAM Ansarudin me nuturkan, Gayus saat itu memang bertemu rekannya yang pandai berhitung terkait masalah pajak Namun, apakah rekan Gayus ini merupakan PNS di Direktorat Jenderal Pajak sama sekali tidak disebutkan.

"Yang pasti rekan Gayus ini paham betul soal pajak," tuturnya. Rekannya itu bersama dengan dua orang perempuan yang terlihat di dalam foto. Dia menuturkan bahwa semuanya akan didalami dengan memeriksa seluruh staf lapas, kepala lapas dan bahkan rekan Gayus yang ditemui direstoran."Soal apa yang dibicarakan, kami belum mengetahui," ujarnya. Namun, yang pasti ada upaya untuk mengusut mengapa bisa Gayus bisa bertemu dengan rekannya di restoran. Kemungkinan besar ada janjian terlebih dahulu antara keduanya. "Semua itu akan didalami," jelasnya ditemui di kantor Ditjen Pemasyarakat kemarin (22/9). Gayus, lanjut dia, mengaku tidak mengenal dua orang perempuan rekan Gayus tersebut. Namun, Kemenkum dan HAM tidak langsung percaya dengan pengakuan tersebut.

"Kami dalami itu, kalau bisa dua orang perempuan itu juga akan dimintai keterangan," jelasnya. Berbagai pelanggaran yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia menuntut Kementerian Hukum dan HAM segara melakukan evaluasi. Lembaga pimpinan Yasonna H. Laoly itu berjanji akan mengevaluasi pola rekrutmen dan pendidikan untuk meningkatkan integritas sipir.

Ansarudin mengakui Ditjen Pemasyarakatan memang perlu mengkaji ulang sistem pemasyarakatan. Terutama terkait sistem membangun integritas para petugas lapas. Ansarudin mengatakan secara gaji, sebenarnya para pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk sipir, lebih besar dibanding kementarian dan lembaga lainnya. ''Gaji para sipir itu antara Rp 5 juta sampai 13 juta, itu tergolong lebih baik dari pada kementerian dan lembaga terkait,'' ujar Ansarudin. Nah, menurut dia perbaikan mungkin perlu dilakukan pada tingkat rekrutmen dan pelatihan para petugas lapas dan rutan.''Perlu penguatan kapasitas mental dan keberadaan para petugas perlu sering direfresh,'' ujarnya. Dia menjelaskan, pola rekrutmen petugas lapas maupun rutan selama ini tak ada bedanya dengan penerimaan pegawai negeri lainnya. Bedanya mereka diberi pelatihan kesamaptaan setelah lolos. ''Namun karena kita terbatas anggaran, pelatihan kesamaptaan itu tidak bisa dilakukan secara periodik,'' imbuhnya.

Direktur Informasi dan Komunikasi Kemenkum dan HAM Aman Riyadi menjelaskan, persoalan kesejahteraan sebenarnya memalukan kalau dijadikan alasan untuk mencegah adanya permainan petugas lapas dengan napi. Sebab, PNS di Kemenkum dan HAM sebenarnya secara gaji lebih besar dari PNS lainnya. "Kami menerima remunerasi sampai 70 persen. Dengan itu memang yang bermasalah itu pada pelatihan dan mental sipir," ujarnya. Masih banyak PNS Kemenkum dan HAM yang hanya ikut pelatihan dua kali selama menjadi PNS. Satu kali saat masuk menjadi PNS dan yang kedua itu beberapa tahun pasca bekerja menjaga lapas.

Pages: 1 2

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.