Ini 2 Kebijakan Baru Jokowi di Sektor Properti

Jakarta -Sektor properti menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi,) untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada paket kebijakan ekonomi September 1, berbagai deregulasi dilakukan untuk mendorong sektor properti yang ikut terkena dampak dari perlambatan ekonomi Indonesia.

Ada dua kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah di bidang properti. Pertama menaikkan batas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk hunian mewah dan apartemen, dan kedua membolehkan warga asing memiliki properti di dalam negeri.

"Ini untuk meningkatkan daya saing dan industri di sektor properti yang diharapkan juga dapat memberikan spillover effect terhadap pertumbuhan sektor pengolahan dan konstruksi" ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dikutip, Senin (21/9/2015)

Kebijakan pertama, hunian mewah dan apartemen yang dikenakan PPnBM adalah konsumen yang membeli pada harga di atas Rp 10 miliar. Aturan ini menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan. Ditargetkan peraturan menteri keuangan dapat selesai pada awal Oktober 2015.

Aturan yang akan direvisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, pemerintah mengatur bahwa properti yang dikenai PPnBM 20% adalah apartemen dan rumah mewah.

Kedua, adalah memperbolehkan warga asing memiliki properti di dalam negeri. Namun dibatasi hanya pada apartemen dengan harga di atas Rp 10 miliar. Revisi yang dilakukan, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan, bagi orang asing (investor) untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia.

"Aturan ini akan mengakomodir kepemilikan warga asing untuk memiliki properti apartemen. Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk warga asing yang boleh itu apartemen. Kalau public housing (perumahan rakyat) nggak boleh," jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPNN Ferry Mursyidan Baldan beberapa waktu lalu.

Selama ini warga asing hanya boleh membeli properti dengan hak pakai. Lama waktu hak pakai rumah dan apartemen yang diberikan kepada warga asing, selama ini sesuai ketentuan yaitu 25 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Ferry mengatakan, belum bisa menyampaikan poin revisi terkait hal tersebut.

"Intinya, hak pakai mau berapa puluh tahun, yang penting kemanfaatan orang asing itu di sini. Kita lihat hak tinggalnya. Misalnya dia datang untuk bisnis, mengajar, itu kan lebih penting dari sisi kemanfaatannnya. Sudah jelas juga ketentuan hak pakai di UUPA. Usulan dari udah disampaikan," kata Ferry.

(hen/dnl)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.