Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Jalin Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Bersalaman selepas penandatangan Kesepakatan Bersama

Keberhasilan pencapaian penerimaan 2014 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau, tak lepas dari peranan Pemerintah Daerah sebagai mitra dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor Perpajakan.

Oleh karena itu, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau menggandeng Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melanjutkan kemitraan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama Koordinasi Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi pada hari Kamis, 13 Agustus 2015 di Hotel Grand Aston Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Jatnika dan Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani. Penandatangan ini juga disaksikan para undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan para pengusaha sebagai Wajib Pajak di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya.

Sebelumnya, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau telah melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau pada 1 Juni 2015 yang lalu di Pekanbaru. Sebelum dilakukan penandatanganan, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau memberikan apresiasi kepada 3 (tiga) Wajib Pajak Orang Pribadi dan 3 (tiga) Wajib Pajak Badan di wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya yang telah memanfaatkan PMK-91 tahun 2015 dengan melakukan pembetulan SPT-nya.

Tak hanya itu, perwakilan Wajib Pajak yang diberikan apresiasi yaitu Abidin dan Hengky Suryawan dari PT. Pelayaran Nasional Bestari Shipping memberikan testimonl pemanfaatan Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini.

Jatnika dalam sambutannya menjelaskan target penerimaan yang diemban Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau di tahun 2015 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang mengakibatkan tantangan yang dihadapi jajarannya semakin besar.

Tantangan tadi mustahil dilalui tanpa bantuan dari berbagai pihak. Beliau juga menyampaikan program DJP tahun 2015 adalah pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak sembari mengajak para hadirin agar memanfaatkan fasilitas yang diberikan ini karena tahun 2016 akan dilaksanakan Tahun Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan.

Jatnika melanjutkan bahwa sudah ada penyitaan aset dan bahkan penahanan wajib pajak akibat terkena pidana pajak sejak 2014. Di lain pihak, Muhammad Sani mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau mengalami defisit, sehingga beliau mengharapkan warganya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya Pajak Daerah.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.