KP2KP Bintuhan Gandeng Kepala Desa untuk Amankan Penerimaan Pajak

Kamis, 20 Agustus 2015, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Kaur berlangsung acara Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Desa. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kepala desa di empat belas kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kaur.

Acara ini terselenggara atas kerjasama Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Desa dan Keluarga Berencana (BPMPD-KB) Kabupaten Kaur.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kaur, dirasakan cukup perlu untuk bersinergi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) setempat untuk mengamankan penerimaan pajak. Baik itu pajak pusat maupun pajak daerah.

Sosialisasi dibuka oleh sambutan dari Akhmad Tizani Ak., MM. selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu. Akhmad yang baru menjabat dua bulan di KPP Pratama Bengkulu mengaku merasa perlu untuk memberi perhatian lebih kepada Kabupaten Kaur.

Hal ini disebabkan penerimaan pajak dari Kabupaten Kaur masih jauh dari harapan. Maka dari itu, perlu usaha yang ekstra oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak yang ada. Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kaur sendiri hingga per Juli 2015 hanya sebesar 23%.

Untuk itu, dengan terselenggaranya acara ini diharapkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak dapat bertambah. Tentunya dengan pengetahuan yang bertambah akan memberi dampak kepada penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

Penjelasan teknis mengenai materi hak dan kewajiban perpajakan Bendaharawan desa berikutnya disampaikan oleh Tim Penyuluh dari KPP Pratama Bengkulu. Dalam hal ini dipaparkan oleh Bambang Sugiharto S.T., M.Hum.

Bambang memaparkan mengenai kewajiban perpajakan yang melekat pada bendahara yaitu pemotongan dan pemungutan atas PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN. Kelima jenis pajak ini dijelaskan berikut cara menghitung, menyetor, dan melaporkannya.

Para kepala desa begitu antusias mengikuti rangkaian acara dari awal hingga sesi tanya jawab. Diharapkan nantinya para kepala desa ini dapat memberi contoh kepada wajib pajak di lingkungan tempat tinggal mereka sehingga masyarakat bisa melek pajak.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Bapak Bahrun Budiman, S.H., perlu adanya kerja sama yang baik dari pemerintah daerah untuk mendukung penerimaan pajak nasional. Dimulai dari lingkup paling bawah yaitu pemerintahan desa.

Dengan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 ini, diperlukan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan, terutama dari segi perpajakannya saat bendaharawan desa melakukan transaksi keuangan.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.