KP2KP Bungku Sosialisasikan PMK 91 serta Workshop Perpajakan Bagi Bendahara Desa

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bungku bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso pada hari Rabu, 12 Agustus 2015 melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan.

Sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan peserta seluruh bendahara se-Kecamatan dan Desa di Kabupaten tersebut. Sebagai narasumber sosialisasi dibimbing langsung oleh Kepala KP2KP Bungku.

Pada materi pertama, narasumber menjelaskan tentang tatacara dan manfaat kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PMK 91 Tahun 2015. Acara dilanjutkan dengan workshop perpajakan bagi Bendahara Desa. Dalam workshop tersebut Bendahara Desa diberikan modul perhitungan dan pembayaran pajak disertai contoh perhitungan yang sederhana tapi komprehensif mulai dari contoh perhitungan PPh Pasal 21 (honor dan gaji), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN.

Pihak yang berperan dalam melaksanakan kewajiban fungsi pemungutan pajak dalam pengelolaan dana APBN/APBD adalah Bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di Desa, Bendahara Desa memiliki kewajiban memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pusat atas pengelolaan/penggunaan dana desa tersebut.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut kepedulian bendahara pemerintah yaitu Bendahara Desa mampu memahami tatacara perpajakan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak sehubungan dengan penggunaan dana yang dikelolanya.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.