KPP Pratama Tebing Tinggi Selenggarakan Tax Gathering Bertema Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi menyelenggarakan Tax Gathering di Ballroom Hotel Santika Medan dengan tema “Tahun 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak”, mengundang Wajib Pajak Besar dan Potensial di wilayah kerja KPP Pratama Tebing Tinggi, pada hari Kamis, 10 Juni 2015 pukul 19:00 WIB.

Turut hadir dalam acara tersebut Abdon Situmorang, Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi dan Yunirwansyah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II beserta dengan pejabat Eselon III Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Tax Gathering dibuka oleh Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

Dalam pemaparannya, Yunirwansyah menjelaskan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan Negara, dalam APBN tahun 2015, penerimaan dari sektor pajak sangat vital perannya, karena memberikan kontribusi lebih dari 74% dari Pendapatan Negara atau sebesar Rp.1.294,3 T.

Negara membutuhkan sumber dana dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu infrastruktur pendorong kebutuhan ekonomi, suasana keamanan dan kepastian hukum.

Program pemerintah yang berasal dari APBN merupakan salah satu realisasi dari penerimaan pajak dan untuk menjadi bangsa yang mandiri secara bertahap bisa diwujudkan dalam kebijakan, program, kegiatan dan proyek pemerintah. Semua itu memerlukan dana besar karena Indonesia merupakan negara besar. “Jadi, apabila target penerimaan pajak terganggu, akan berdampak pada kesuksesan program pemerintah,” jelasnya.

Selanjutnya disampaikan keistimewaan tahun 2015 bagi  Wajib Pajak yang disebut juga dengan “Tahun Pembinaan Wajib Pajak” dengan dikeluarkannya PMK Nomor  91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak dan PMK Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang KUP.

Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendaftar NPWP, melaporkan pajak dan atau membetulkan laporan pajaknya bila dirasa selama ini laporan pajaknya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Atas sanksi keterlambatan, sanksi administrasi dan sanksi bunga yang timbul akan mendapat fasilitas untuk dihapuskan.

Untuk fasilitas yang hanya diberikan untuk tahun 2015 tersebut, Yunirwansyah menghimbau kepada Wajib Pajak agar dapat memaksimalkan fasilitas ini, mengingat arah kebijakan DJP tahun 2016 akan dicanangkan sebagai “Tahun Penegakan Hukum”.

Dengan acara ini diharapkan tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak meningkat. Sehingga tercipta kepatuhan dari WP untuk melaporkan SPT, membayar, dan menyetor pajak dengan wajar dan benar.

”Partisipasi dan sinergi seluruh elemen bangsa sangat diperlukan karena pajak milik kita bersama,” ujarnya. akhir seluruh rangkaian acara Tax Gathering 2015 ditutup dengan ramah tamah dan hiburan berupa live musik.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.