Landasan Hukum Lemah Penyebab Kenaikan Cukai Tembakau

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai tingginya target penerimaan cukai rokok untuk 2016 sebesar 23 persen karena landasan hukum mengenai tembakau cukup lemah. Padahal kejelasan hukum bisa memberikan kejelasan bagi pihak yang terkait dengan produk tembakau tersebut.

Direktur Jenderal Agro Kemenperin Panggah Susanto menjelaskan, industri hasil tembakau (IHK) sudah diproyeksikan masuk ke dalam peraturan pemerintah (PP) no 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Sebenarnya kita justru ingin memperkuat adanya keseimbangan sisi ekonomi dan kesehatan, yang sudah diatur PP Nomor 109 yang ketentuannya mengatur ketentuan IHT," tuturnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).

Akan tetapi, Kementerian Kesehatan menolak dimasukannya IHT karena alasan kesehatan. Hal ini membuat industri tembakau tidak masuk ke dalam peraturan tersebut.

Kementerian Perindustrian pun berinisiatif untuk menyusun roadmap yang akan ditetapkan dalam peraturan Kementerian Perindustrian. Hal ini untuk menengahi isu kepentingan ekonomi, sosial, kesehatan dalam tembakau.

"Kita ingin semua terkelola secara seimbang yang terkait langsung dengan keberadaan IHT. Tujuannya jelas memberikan pertumbuhan, kepada Kemenperin dan instansi terkait para pelaku IHT tentang peta jalan produksi IHT," pungkasnya.


SAW

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.