Pajak Jaminan Hari Tua Menuai Protes

indopos.co.id – Permasalahan seputar fasilitas Jaminan Hari Tua (JHT) seakan tak pernah habis. Kini, masyarakat mengkritisi ketentuan dari fasilitas tersebut. Salah satunya, dana JHT yang masih dipotong pajak.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, pemerintah salah kaprah dalam menanggapi dana JHT milik pekerja. Dalam peraturan pemerintah nomor 68 2009, dana JHT diposisikan sebagai penghasilan. Sehingga, dana JHT akan dipotong pajak saat dicairkan.

"Ini jelas salah karpah. JHT merupakan tabungan yang disisihkan tiap bulan untuk menjamin masa tua atau PHK. Jelas dua kondisi itu adalah kondisi yang sulit. Tapi, tabungan tersebut malah dipotong oleh pemerintah," terangnya di Jakarta kemarin (7/9).

Apalagi, dana JHT yang ditempatkan di BPJS Ketenagakerjaan itu dikelola melalui sistem investasi. Imbal hasil dari investasi tersebut tentunya sudah dikenakan pajak oleh pemerintah. Harusnya, pajak tersebut sudah bisa menjadi pemasukan yang cukup bagi pemerintah, bukannya malah menerapkan doublet tax.

"Pajak tersebut dikenakan dari seluruh aspek dana JHT. Baik dana pokok maupun imbal hasilnya. Seharusnya pengenaan pajak hanya perlu untuk dana imbal hasil saja," terangnya.

Hal tersebut, lanjut dia, menambah satu lagi ketentuan yang harus direvisi oleh pemerintah dalam kebijakan JHT. Dia beharap pemerintah segera melakukan perubahan dengan pertimbangan yang masuk akal. Sebab, dana JHT merupakan salah satu dana cadangan terakhir bagi pekerja untuk menghidupi keluarga.

"Mengenakan pajak pada JHT sama saja memotong hak mereka untuk bisa hidup sejahtera. Saya dorong agar dana JHT tak masuk pada obyek pajak sehingga bisa dinikmati sepenuhnya," imbuhnya.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Kholik mengatakan, hal tersebut sudah ada dalam kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. "Kami sebagai pelaksana tentu akan menuruti regulasi. Pemerintah lah yang punya kewenangan mempertimbangkan ketentuan itu," ucapnya.

Dia menjelaskan, pajak tersebut memang dikenakan pada penarikan JHT. Untuk pekerja dengan penghasilan bruto di atas Rp 50 juta, bakal dikenakan lima persen. Berbeda lagi jika pekerja memutuskan menarik 10 persen dana pada 10 tahun masa kepesertaan. Dari dana yang ditarik, dia akan dikenakan lima persen. "Lalu pada masa pensiun, dia akan dikenai pajak progressif," tambahnya. (bil/nw)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.