Paket I Tak Berefek, Jokowi Luncurkan Paket Ekonomi II

indopos.co.id – Paket kebijakan ekonomi jilid II akhirnya diluncurkan. Fokusnya masih seputar deregulasi perizinan investasi. Sayangnya, isu penting seperti penurunan pajak perusahaan, formula upah tenaga kerja, maupun harga BBM yang sempat dibahas, belum masuk dalam paket kali ini. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perbaikan layanan investasi memang masih menjadi fokus karena presiden sudah menginstruksikan peningkatan daya saing Indonesia.

"Kali ini, paket kebijakannya sedikit, tapi diharapkan nendang (terasa di dunia usaha, Red)," ujarnya setelah rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin (29/9). Salah satu kebijakan yang disebut Darmin 'nendang' adalah deregulasi dalam sistem perizinan investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) dan dirjen pajak itu menyebut segera berlakunya Layanan Cepat Investasi.

"Selama ini butuh 8 hari untuk izin investasi, nanti cukup 3 jam selesai," katanya. Darmin menyebut, layanan itu khusus berlaku untuk investor yang akan membangun pabrik di kawasan industriPemangkasan izin, misalnya, dilakukan pada izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang tidak lagi diperlukan. Sebab, izin lingkungan itu sebenarnya sudah dimiliki oleh kawasan industri. Meskipun investor nantinya tetap diharuskan membangun fasilitas pengolahan limbah. "Kalau itu kan sudah standarnya," ucapnya.

Kepala BKPM Franky Sibarani menambahkan, program Layanan Cepat Investasi tersebut diperuntukkan bagi industri manufaktur, dengan syarat investasi minimal Rp 100 miliar atau menyerap minimal 1.000 tenaga kerja Indonesia. Menurut mantan ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut, dalam 3 jam, calon investor yang datang ke BKPM sudah bisa mendapatkan izin prinsip, akte pendirian perusahaan, pengesahan badan hukum, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena itu, BKPM pun akan menerapkan sistem in house notaris, sehingga calon investor tidak harus bolak-balik ke kantor notaris dan kantor BKPM.

"Ibaratnya, datang ke kantor kami jam 9 pagi, jam 12 siang sudah mengantongi izin," katanya. Franky mengatakan, setelah mengantongi izin tersebut, calon investor bisa langsung datang ke kawasan industri untuk memilih lokasi pabrik. Bahkan, saat itu juga bisa memulai proses desain dan secepatnya memulai konstruksi karena syarat Amdal sudah tidak diperlukan lagi. "Kecepatan seperti ini yang diidamkan investor, terutama PMA (penanaman modal asing)," ucapnya. Dari sektor fiskal, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan jika dalam paket kebijakan ekonomi jilid 2 ini, Kementerian Keuangan punya 4 langkah.

Namun, 3 diantaranya adalah perkembangan dari program yang sudah masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid 1, yakni standar persetujuan insentif tax allowance maksimal 25 hari dan tax holiday maksimal 45 hari. Selain itu, ada pula pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor alat angkut kapal, alat penyeberangan, kereta api, dan pesawat. Bambang menyebut, insentif ini akan menggairahkan industri galangan kapal di dalam negeri. Berikutnya adalah aturan terkait pengembangan kawasan logistik berikat.

"Kami sampaikan update-nya bahwa Peraturan Pemerintah sudah dikeluarkan sehingga bisa langsung dimanfaatkan," ujarnya. Satu-satunya poin baru yang disampaikan Bambang adalah upaya pemerintah membantu Bank Indonesia (BI) dalam stabilisasi nilai tukar rupiah. "Karena itu, kita akan kurangi pajak bunga deposito dolar," katanya. Menurut Bambang, selama ini para eksporter memang hanya wajib melaporkan perolehan devisa hasil ekspor (DHE) nya kepada BI. (owi/Ken/dim/ wir/kim)

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.