PBB Tinggi, Strategi Usir Masyarakat Kecil

indopos.co.id – Masyarakat di Jakarta semakin resah dengan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut dinilai sejumlah kalangan bisa berdampak pengusiran kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, secara perlahan-lahan.

Menurut Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta Santoso, kenaikan nilai PBB saat ini membuat masyarakat kesulitan untuk membayar pajak. "Kebijakan penerapan PBB yang sangat tinggi ini sama saja mengusir warga Jakarta secara perlahan. Karena pasti banyak warga yang tidak akan mampu membayar," ujar Santoso kepada indopos.co.id, kemarin (1/9).

Jika kebijakan tersebut tetap diteruskan, Santoso khawatir hanya warga dari kelas menengah ke atas saja yang bisa tinggal di Jakarta. Bila ini tujuan pemerintah, maka Pemprov DKI Jakarta bisa dikatakan telah bertindak zolim alias sewenangwenang kepada masyarakat.

"Jakarta ini kan dibangun oleh semua kalangan. Kebanyakan warga Jakarta adalah kaum pekerja dengan tingkat status sosial sebagai kelas menengah, termasuk para PNS di Pemprov DKI," ujar Santoso.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pajak DKI Agus Bambang menepis perihal PBB akan membuat warga terusir. Menurut dia, setelah menghitung ulang dengan kondisi tarif PBB yang rendah, maka target pendapatan di tahun anggaran 2016 menjadi Rp 32 triliun. Target tersebut turun Rp 5 triliun dari target awal sebesar Rp 37 triliun.

Meskipun diakui bahwa tarif PBB yang harus dibayar masyarakat naik seiring dengan naiknya harga NJOP. Agus juga mengatakan, harga NJOP tidak perlu diturunkan, melainkan tarif PBB saja yang diturunkan. Selain agar mudah dijangkau masyarakat, hal ini juga mempermudah Pemprov DKI dalam mencapai target pendapatan. "Jadi tetap NJOP-nya enggak diubah, tapi tarif PBB yang diturunkan," ujar Agus.

Sebagai informasi, tingginya PBB di DKI Jakarta telah berlangsung sejak 2013. Tingginya pajak merupakan akibat dari penyesuaian nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditetapkan. Kenaikan NJOP di Jakarta bervariasi disesuaikan dengan lokasi wilayah, mulai dari 120 persen hingga 240 persen. Pemprov DKI memang memberikan keringanan kepada wajib pajak berpenghasilan rendah dan pensiunan.

Caranya, wajib pajak harus membuat surat keterangan tentang besar penghasilan dari tempat kerja wajib pajak. Surat itu dilampiri fotokopi KTP dan kartu keluarga. Namun tetap saja, tingginya pajak menenggelamkan minat warga untuk membayar PBB. Pada Agustus 2014, yang biasanya menjadi batas akhir pembayaran PBB, data di Dinas Pelayanan Pajak menyebutkan jumlah PBB yang terkumpul hanya 67,6 persen dari target Rp 6,5 triliun.

Masa pembayaran kemudian diperpanjang. Namun, tetap saja sampai akhir 2014, target tetap tak bisa dicapai. Realisasi PBB DKI Jakarta hanya Rp 5,8 triliun. Tahun ini, target pendapatan PBB dinaikkan menjadi Rp 8 triliun. Selain itu, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB sudah dibagikan sejak awal tahun. Hingga akhir Juli, penerimaan PBB DKI belum sampai 30 persen dari target. (wok)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.