Pelapor Ahok Bawa Data Baru soal Sumber Waras ke KPK

Jakarta - Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) DKI Jakarta Amir Hamzah kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (17/9). Seperti kedatangannya pada 19 Agustus lalu, Amir kembali melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus jual beli tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Namun, kali ini Amir mengaku memiliki data-data baru soal jual beli tanah RS Sumber Waras untuk diserahkan kepada KPK.

"Tanggal 19 Agustus itu sudah dilaporkan. Setelah dipelajari, KPK menanggapi laporan saya untuk ditindaklanjuti. Sekarang saya mendapatkan data baru," kata Amir Hamzah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/9).

Amir mengungkapkan, data-data baru yang diserahkan kepada KPK ini berupa dokumen, yakni risalah-risalah rapat pada tanggal 11 Juni 2014, kemudian nota kepala Dinas Kesehatan DKI kepada Gubernur tanggal 16 Juni 2014, serta surat penjualan tanah RS Sumber Waras yang ditujukan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2014. Dokumen lainnya berupa fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor 2878, dan akte jual belinya.

"Ada dokumen tanda terimannya, nomor rekening bank tetap soal pembayaran dari Pemprov DKI kepada RS Sumber Waras, Disposisi Gubernur DKI tanggal 8 Juli 2015 kepada Bappeda DKI, dan surat nomor 27/YKSW/2014 tanggal 22 Oktober 2015 dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras perihal penawaran harga tanah yayasan kesehatan Sumber Waras dan Bangunan," tuturnya.

Amir meyakini adanya ketidakberesan dalam proses jual beli tanah RS Sumber Waras. Hal ini, katanya, terindikasi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan terlebih dahulu sebelum instansi terkait menerbitkan NJOP tanah tersebut.

"Saya kira yang kelihatan tidak beres dari proses penentuan NJOP. Sebab, NJOP itu sudah ditentukan, harga dari Rp 20 juta dan dipertahankan bulan Juni tahun 2014. Padahal, keterangan NJOP dari instansi berwajib itu baru keluar tanggal 22 Desember 2014," katanya.

Lebih jauh, Amir menyatakan, keganjilan lainnya terlihat dari harga tanah yang tiba-tiba melonjak naik hingga Rp 20 juta. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, harga tanah di lokasi RS Sumber Waras tidak mengalami kenaikan yang signifikan. "Ini keterangan NJOP dari pelayanan pajak," kata dia.

Diberitakan, polemik RS Sumber Waras bermula saat BPK menilai pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah seluas 3,7 hektar itu dapat merugikan negara sebanyak Rp 191 miliar.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/NAD

Suara Pembaruan

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.