Penerimaan Pajak di Tahun Pertama Jokowi Kurang Rp120 Triliun

JAKARTA - Penerimaan pajak di tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak akan mencapai target yang sudah ditetapkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp1.294,2 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sulitnya mencapai target penerimaan pajak dikarenakan ada penurunan di beberapa penerimaan, seperti PPN, PPh Migas hingga Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Diperkirakan, kata Bambang kekurangan penerimaan pajak (shortfall) hingga akhir tahun mencapai Rp120 triliun.

"Target masih sama dengan perkiraan sebelumnya, shortfall Rp120 triliun dan defisit akan melebar ke 2,23 persen," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Kendati demikian, Bambang mengaku sudah mempersiapkan penambahan pembiayaan dari multilateral dan bilateral, apabila terjadi pelebaran yang cukup besar.

Tercatat, hingga 31 Agustus 2015 penerimaan pajak mencapai Rp598,3 triliun atau 46,22 persen dari target penerimaan pajak sesuai APBN-P 2015.

Bambang memaparkan, realisasi tersebut meliputi Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) Rp36 triliun atau 72,7 persen dari target Pan Pajak non Migas Rp562,3 triliun atau 45,2 persen dari target.

Kelompok pajak non migas meliputi‎ PPh Rp321 triliun atau 51 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp237,2 triliun atau 41 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp700 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp3,4 triliun atau 29 persen.

"Untuk PPN masih rendah karena memang terkena dampak dari perlambatan ekonomi. Tapi kami akan tetap menjaga penerimaan perpajakan, kami tetap mencermati kemungkinan adanya shortfall," tutupnya.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.