Pengadilan Jatuhkan Vonis Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 1,8 Miliar Bagi Penerbit Faktur Fiktif di Kanwil DJP Jawa Tengah I

PTH menutupi mukanya saat akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Rabu, 12 Agustus 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang diketuai oleh Torowa Daeli, S.H., M.H. menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.885.328.082,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) subsider 3 bulan kurungan kepada AA, penanggung jawab Wajib Pajak CV PPS dan PTH, karyawati tidak tetap bagian pembukuan CV PPS atas perkara pidana perpajakan.

Kedua Terdakwa secara sah terbukti melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) Pasal 39 ayat (1) huruf c junto pasal 43, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kasus ini bermula saat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan diperoleh bukti bahwa terdapat faktur pajak yang kembar, nomor dan tanggal faktur pajak sama, nama pembeli/penerima Barang Kena Pajak (BKP) sama, nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sama, tetapi uraian barangnya berbeda, yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP.

“Tindakan penyidikan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang perpajakan dan sebagai pembelajaran bagi Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan”, papar Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto.

Dengan adanya kegiatan penegakan hukum pajak, diharapkan semua Wajib Pajak menjadi taat dan patuh terhadap aturan yang ada, serta memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar.

Dasto menghimbau agar Wajib Pajak segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak di tahun 2015 karena DJP akan mengurangi/menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

“Mari manfaatkan pengurangan/penghapusan sanksi pajak yang diberikan di tahun 2015 dengan sebaik-baiknya karena di tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum”, tutup Dasto.


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.