Pengadilan Negeri Purwokerto Gelar Sidang Perdana Gugatan Gijzeling

Sidang Gugatan DW

Langkah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas penyanderaan DW (33) kali ini harus melalui fase gugatan.

Sebelumnya DJP mengenakan Gijzeling (penyanderaan) atas DW karena tidak ada iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Namun, Djoko Susanto selaku penasehat hukum DW menilai penyanderaan atas kliennya cacat hukum. Menurutnya, penyanderaan harus melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, pasal 6 ayat 3.

Untuk memenuhi sidang gugatan DW kepada KPP Pratama Purwokerto, Kanwil DJP Jawa Tengah II bekerjasama dengan Sub Direktorat Bantuan Hukum DJP mengutus tim bantuan hukum yang beranggotakan Endah Ambar Arum, Jana Kumara dan Lilis Nur Faizah menjadi Kuasa Hukum KPP Pratama Purwokerto.

Sidang perdana dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Gosen Butar-Butar, S. H., M. H. dengan anggota I Wayan Yasa, S. H. dan Edi Subagiyo, S. H., M. H. Pada tahap awal sidang ini, Hakim memnta surat kuasa dari pihak tergugat (DJP) selanjutnya Hakim ketua persidangan ini memberi kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi gugatan.

Pada sidang ini Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediasi Yulianto Prafifto Utomo, S. H. Pada hari itu juga para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi pertama. Wajib Pajak dalam hal ini dihadiri oleh kuasa penggugat sanggup mengajukan proposal perdamaian.

Dalam sidang mediasi kali ini, pihak penggugat menawarkan proposal perdamaian agar DW dapat terbebas dari sandera. Proposal ini juga menawarkan kesanggupan penggugat untuk membayar 51% dan menyerahkan jaminan kesanggupan untuk melunasi seluruh hutang pajaknya.

Tags: 

Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.