Pengembang Anggap Wajar Apartemen Rp 10 M Kena Pajak Barang Mewah

Jakarta -Dua kebijakan telah disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sektor properti. Pertama terkait batas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk hunian mewah dan apartemen, kedua dengan memperbolehkan warga asing untuk memiliki properti di dalam negeri.

Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik kebijakan tersebut. Untuk kebijakan pertama, properti di atas Rp 10 miliar yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sangat wajar. Dibanding sebelumnya hanya berdasarkan luasan saja, yang memungkinkan banyaknya pengembang nakal.

Dalam aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, pemerintah mengatur properti yang dikenai PPnBM 20% adalah rumah dan townhouse dari jenis nonstrata title dengan luas bangunan 350 meter persegi atau lebih. Lalu kedua, apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya, dengan luas bangunan 150 meter persegi atau lebih.

"Jadi tentunya dengan aturan ini tidak justru membebankan industri properti. Itu batas yang wajar," kata Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy, kepada detikFinance, Senin (21/9/2015)

Sementara untuk kebijakan kedua, dengan memperbolehkan warga asing masuk memiliki properti, Eddy mengaku harus melihat secara rinci kebijakannya. Karena masih dalam pembahasan oleh pemerintah, dan baru akan dimungkinkan terbit pada Desember 2015. Pihaknya juga telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan.

"Kita harus lihat dulu kebijakannya. Paling penting dengan negara-negara tetangga kita harus mampu membuat aturan yang bisa kompetitif," ujarnya.

Revisi yang dilakukan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Eddy menambahkan, kedua kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap harga properti. Harga tetap akan terus naik meski tanpa kebijakan tersebut. Artinya naik dalam batas wajar, industri butuh suntikan insentif memang melihat kondisi perekonomian yang tengah lesu.

"Saya rasa tidak hanya properti, kalau melihat secara keseluruhan memang semua harga barang akan naik. Cuma kita melihat bagaimana kenaikan itu masih dalam batas wajar atau tidak. Tanpa dua kebijakan itu sebenarnya harga properti juga akan mengalami kenaikan. Bukan berarti ada warga asing, terus kita naikkan semena-mena, kita juga melihat kondisi pasar," papar Eddy.

Dalam jangka panjang, sektor properti masih tetap menjadi industri yang menarik, karena masih memiliki potensi pasar yang besar. Bila melihat sesuai fungsinya, properti adalah kebutuhan dasar dan sarana investasi bagi kebanyakan orang.

"Cuma sekarang memang kita mengalami imbas dari perlambatan ekonomi dan ada dampak dari nilai tukar. Kita harapkan dengan kebijakan pemerintah mampu menggairahkan industri properti kembali," tukasnya.

(hen/dnl)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.