Pengusaha Keluhkan Upah, Pajak hingga Dwelling Time

JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencurahkan banyak keluhan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya ada sembilan poin yang diminta para pengusaha kepada pemerintah, salah satunya mengenai segera mengeluarkan formulasi sistem pengupahan buruh.

Saat ini, formulasi pengupahan tersebut masih dalam kajian Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, formulasi sistem pengupahan ini memberikan titik terang bagi kalangan dunia usaha agar kebijakan upah minimum dapat lebih terprediksi.

"Karena memang dari dunia usaha dan investor yang terkait dengan industri padat karya sangat mengharapkan kebijakan upah minimum bisa terprediksi," tegas Hariyadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Hariyadi, selama ini kenaikan upah minimum yang diminta buruh terlampau tinggi sehingga mengakibatkan banyak industri padat karya menurunkan produksinya. Selain itu, sebagian pengusaha sudah gulung tikar.

"Ini yang kita harapkan bisa selesai. Kita harapkan mengenai RPP ini bisa segera ditandatangani pemerintah, presiden dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Selain upah, soal yang menjadi perhatian para pengusaha adalah kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), yang diharapkan bisa segera dilaksanakan. Lanjut Hariyadi menjelaskan, kebijakan tax amnesty ini sangat dibutuhkan kalangan dunia usaha. Apalagi, pada 2018 akan dilaksanakan keterbukaan informasi pajak (automatic information exchange) antarnegara G20 yang membuat semua data wajib pajak menjadi terbuka.

"Pada 2018 akan dilaksanakan automatic information exchange, keterbukaan informasi pajak antarnegara G20 yang akan membuka semua data wajib pajak," jelasnya.

Dengan adanya azas keterbukaan informasi pajak tersebut, sambung Hariyadi, maka sudah sepatutnya pemutihan atau pengampunan pajak itu dilaksanakan. "Sudah ada dasar hukum kita lakukan pemutihan itu," papar Hariyadi.

Di sisi lain, dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga berjanji untuk mendorong agar kebijakan pengampunan pajak tersebut dapat masuk dalam pembahasan DPR pada Oktober 2015. Selain itu, Jokowi juga menyetujui bahwa pajak penghasilan (PPh) untuk badan usaha seharusnya di angka 18 persen

"Beliau juga sangat paham dengan masalah ini (tax amnesty). Beliau sampaikan juga mengenai penurunan PPh badan, beliau juga setuju PPh badan harusnya ada di angka 18 persen juga mengenai amnesty fee, masih berkisar pembahasan dan akan berlanjut pembahasan dengan parlemen," paparnya.

Pada dasarnya, pertemuan pengusaha dengan Jokowi hari ini untuk menyampaikan kondisi terkini dari dunia usaha dan juga usulan dari kami kepada pemerintah yang menyangkut 25 sektor usaha.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.