PNBP Merosot, Inilah langkah Presiden Jokowi

indopos.co.id - Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus terus mencari langkah untuk mengantisipasi. Salah satunya mengharapkan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Agung (Kejagung). Sayangnya, PNBP kejaksaan dalam Semester I/2015 hanya mampu meraih Rp 41,8 miliar saja.

Jumlah tersebut jauh dari PNBP Kejaksaan pada 2014 era Basrief Arief yang mencapai Rp 3,4 triliun. Yustinus Prastowo, pengamat ekonomi hukum mengatakan, seyogyanya kejaksaan menyadari bahwa peran PNBP sebenarnya sangat besar dan strategis. "Karena terkait erat dengan pelayanan langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga potensinya besar," katanya kepada wartawan, Senin (28/9). Sayangnya, kata Yustinus, kejaksaan era Presiden Jokowi pengelolaan administrasi sektor PNBP lambat sekali.

PNBP

Ilustrasi

"Adanya paradigma PNBP hanya dipakai untuk membiayai kegiatan kementerian atau lembaga terkait, bukan menunjang penerimaan negara. Jadi dari sisi pemungutan dan pemanfaatan belum tepat," tandasnya. "Apalagi ditambah perencanaan dan pengawasan yang belum bagus.

PNBP kejaksaan kan berarti terkait eksekusi putusan hakim, termasuk perampasan aset pelaku kejahatan. Tapi baik perencanaan, transparansi serta akuntabilitas kejaksaan saat ini sangat kurang," tuturnya. Seharusnya, kata Yustinus, Jaksa Agung HM Prasetyo meniru apa yang dilakukan mantan Jaksa Agung Basrief Arief yang mampu mengoptimalkan PNBP melalui eksekusi pidana denda Asian Agri Rp 2,5 triliun pada 2014. "Uang triliunan tersebut sudah masuk kas negara. Prestasi kejaksaan saat itu meningkat tajam. Jika semester I tahun ini hanya Rp 41 miliar, wah itu kecil sekali. Butuh keseriusan dan perbaikan administrasi," tuturnya.

Perbaikan administrasi yang dimaksud Yustinus adalah mencakup kompetensi dan integritas sumberdaya manusia pimpinannya. "Faktor minimnya PNBP yang disetor ke kas negara kejaksaan, salah satunya perencanaan yang sangat buruk, lalu integritas pegawai, ketiga keengganan memungut dan mengeksekusi kasus besar yang sensitif," ungkapnya. Ia menyarankan sebaiknya perencanaan PNBP segera diintegrasikan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pengawasannya multipihak. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, minimnya perolehan PNBP kejaksaan pada semester I/2015 ini lebih dikarenakan faktor kepemimpinan.

"Saya kira ini persoalan minimnya perolehan PNBP ini terletak pada pimpinan kejaksaan dan harus bertanggung jawab atas merosotnya penerimaan PNBP," katanya di Jakarta. Dirinya pun mendesak agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Jaksa Agung maupun Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin). Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti bidang Pembinaan di kejaksaan dalam hal pencatatan dan pelaporan PNBP di kejaksaan yang belum akurat. (ydh/dni)

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.