Senggol Sana, Senggol Sini

Pajak dan Pasal Kerahasiaan

Oleh Muhammad Andri, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pada bulan Februari tahun 2012, Forbes menerbitkan artikel tentang seorang ayah yang mengungkapkan kekecewaannya kepada sebuah perusahaan retail karena perusahaan tersebut mengirimkan email tentang produk ibu hamil kepada remaja putrinya.

Ayah tersebut menemui manajer perusahaan dan berkata, "Putri saya masih SMA, dan Anda mengirimkan dia kupon untuk pakaian bayi dan box?! Apakah Anda ingin dia segera hamil?".

Mendengar hal itu, manajer perusahaan langsung meminta maaf kepada sang Ayah. Selang beberapa hari kemudian, karena masih merasa tidak enak hati, manajer perusahaan tersebut menelpon kembali si Ayah untuk meminta maaf lagi. Namun respon yang diterima manajer perusahaan tersebut justru di luar perkiraan.

Melalui sambungan telepon itu, si Ayah dengan agak malu berkata, "... Ternyata anak saya memang hamil...". Wow.

Bagaimana bisa sebuah perusahaan mengetahui tentang kehamilan seorang remaja putri yang bahkan Ayahnya sendiri saja tidak tahu? Jawabannya, adalah "Data" dan "Analisis Data"!

Begini caranya, hal pertama yang dilakukan sebuah toko atau perusahaan adalah mengidentifikasi customernya berdasarkan identitas (ID). Jika anda berbelanja di swalayan dan menjadi member, maka anda akan mendapatkan nomor ID, atau kalau anda belanja online dan mendaftarkan diri anda (register), secara tidak langsung anda akan diberikan user ID. Sedangkan data sisanya seperti email, no. KTP, umur, jenis kelamin dan data lainnya akan mengikuti.

Langkah selanjutnya, ketika customer berbelanja, perusahaan akan mengumpulkan data pembelian, mengkombinasikan berbagai produk yang dibeli, mencocokan kombinasi produk tersebut dengan kriteria yang ada, lalu membaginya ke dalam berbagai kategori.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi, sekaligus memasarkan produk yang cocok untuk customer potensial. Hasilnya, bim salabim, seperti contoh diatas, tepat sasaran!

Bagaimana dengan Direktorat Jenderal Pajak?

Saat ini adalah eranya Internet, eranya Big Data. Seharusnya DJP bisa memperoleh data dengan sangat mudah, dan dapat menggunakannya untuk profiling Wajib Pajak dan menggali potensi pajak seperti perusahaan retail tersebut diatas.

Selain itu, berdasarkan  UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan PP No. 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan, sebenarnya Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP.

Melihat hal tersebut, seharusnya DJP bisa memperoleh aliran data yang sangat deras yang akan digunakan untuk mencari Wajib Pajak dengan potensi pajak yang besar. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. DJP masih kesulitan memperoleh data yang valid.

Perbedaan paling menonjol antara DJP dan Toko adalah, Toko bisa dengan sangat mudah memperoleh data yang valid karena customer sendirilah yang dengan senang hati memberikan sekaligus mengijinkan toko menggunakan datanya untuk keperluan promosi.

Berbeda dengan Wajib Pajak, mereka dengan berat hati memberikan data kepada DJP, itupun hanya sebatas data SPT. Bahkan kalau bisa memilih, Wajib Pajak pasti tidak akan mau memberikan datanya kepada DJP.

Untuk menggali potensi pajak, setidaknya ada dua data yang diperlukan DJP, yakni Data Transaksi dan Data Pelaku Transaksi.

Untuk data transaksi, sumber data utama adalah Bank. Namun usaha DJP untuk memperoleh data dari Bank selalu terbentur Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Di UU tersebut terdapat pasal yang mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga DJP tidak bisa memperoleh data transaksi yang valid dengan dengan cepat dan mudah.

Untuk data pelaku transaksi, DJP juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti PT. POS dan ASPERINDO untuk bekerja sama dalam pertukaran data, namun ada satu ganjalan, mereka juga berlindung di bawah Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS, dimana ada pasal yang menyebutkan bahwa penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Sehingga kerja sama pertukaran data belum bisa terlaksana.

Berita baiknya, DJP telah berhasil melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait perpajakan dengan berbagai pihak seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PLN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun effort yang dikeluarkan DJP untuk menjalin kerja sama itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak waktu, tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk mensukseskan kerja sama tersebut.

Dengan data yang telah kita peroleh tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kemauan dan kemampuan untuk melakukan analisis. Jika dalam kisah diatas perusahaan retail tersebut mampu memprediksikan kehamilan dengan tepat, bukan tidak mungkin prediksi tersebut juga meleset.

Begitupula dengan analisis DJP, dengan data valid yang dimiliki, DJP bisa memprediksikan potensi pajak Wajib Pajak dengan akurasi yang tinggi, walaupun kemungkinan meleset itu tetap ada.

Meskipun DJP harus senggol sana-senggol sini karena terbentur “pasal kerahasiaan”, jangan biarkan hal tersebut menghambat kemampuan DJP untuk menggali potensi pajak. Maksimalkan data yang ada, buat profiling dan lakukan analisis untuk mencari Wajib Pajak potensial demi meningkatkan penerimaan negara.

Don’t wait until the conditions are perfect to begin. Beginning makes the conditions perfect.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja


Sumber: pajak.go.id

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.