Tarif PBB Memberatkan Masyarakat

indopos.co.id – Tingginya penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta diharapkan seiring dengan kemudahan pengajuan keberatan oleh masyarakat. Sehingga upaya pencapaian target perolehan pajak bisa berjalan secara maksimal.

Direktur Eksekutif Forum Cipta Bangsa (FCB) Budi Siswanto mengatakan, saat ini Pemprov DKI kesulitan dalam mencapai target perolehan PBB. Salah satu upaya untuk memenuhi target itulah, masyarakat diberikan kesemptan untuk mengajukan keringanan pembayaran pajak.

Namun yang terpenting, sambung Budi, Pemprov DKI Jakarta harus menjunjung tinggi azas keadilan dalam memberlakukan aturan, terutama yang menyangkut nasib masyarakat seluruh lapisan. "Jangan tabrak aturan. Selama ini kenaikan PBB tidak mengukur kemampuan masyarakat menengah ke bawah," tegas pria berkacamata itu.

Karena itu, sambung dia, ke depan Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi regulasi terkait dengan penetapan PBB. "Pemprov gak usah muluk-muluk dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan nasib masyarakat, agar tidak kesulitan dalam pencapaian target. Harus ada solusi atas kondisi yang terjadi saat ini," tambah Budi.

Sebelumnya, kalangan politisi di Kebon Sirih beranggapan bahwa kebijakan penerapan PBB beberapa tahun belakangan yang mengalami kenaikkan signifikan bisa berdampak tersisihnya masyarakat kalangan menengah ke bawah secara perlahan- lahan. "Karena pasti banyak warga yang tidak akan mampu membayar," tegas Ketua Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta Santoso.

Santoso juga beranggapan bahwa kebijakan Pemprov DKI dalam penetapan PBB dapat dikategorikan sebagai tindakan zolim atau sewenang-wenang. Terlebih pembangun an yang dialami Jakarta selama ini merupakan bentuk peranan seluruh lapisan masyarakat. (wok)

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.