Bebas Cukai di Batam Akan Dikaji Ulang

JAKARTA - Daerah bebas cukai seperti Batam atau Sabang semestinya tidak diberlakukan. Dengan demikian, pihaknya mempertimbangkan adakah perubahan dalam Undang-Undang (UU) Cukai.

"Harus berkeadilan proses kelintingan dan cukai hasil mesin. Tarif cukai rokok jenis cigaret kretek tangan golongan III hanya Rp80 per batang, Rp415 mesin golongan I, dan Rp425 golongan satu mesin putih, SKT kurang 1.000 SKM bisa 5.000 dan SKPM cukainya per bungkus 12 batang," ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, di Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Namun, dia mengatakan pajak soda atau karbonasi masih harus koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan dikaitkan dengan pengenaan pajak pada minuman bersoda sejenis. Untuk non-fosil, ethil alkohol bisa menjadi sumber energi ke depan agar ditingkatkan.

"Ethil alkohol yang dijadikan bahan baku untuk barang lain itu sudah dibebaskan, tinggal harmonisasi lagi misal dengan ESDM," ucapnya.

Untuk optimalisasi pengenaan BM, pemerintah menaikan banyak komoditi impor yang tujuannya pengendalian konsumsi dan menaikan penerimaan dari BM. Optimalisasi penerimaan bea cukai ada beberapa kelompok usaha, yaitu administrasi fiskal BM dan lainnya agar perekonomian berkembang terutama kegiatan manufaktur.

"Salah satu fungsi bea cukai juga agar bisa mendorong perdagangan lebih lancar menyupir industri agar bisa lebih berkembang. Optimalisasi penerimaan tidak langsung agar pajak yang dihasilkan lebih besar, penindakan di laut darat barang impor dan cukai," ungkapnya.

Dia melanjutkan, target penerimaan 2016 memang dipertimbangkan ulang terkait pertama perbedaan tax base tahun ini 14 bulan, tahun depan 12 bulan. Catatan kedua produksi rokok sejak 2014-2016 akan turun jumlah produksinya juga.

"Untuk revisi PMK 47/2012, isinya menghambat masuknya rokok ke Sabang dan Batam dan daerah FTZ lain yang jumlahnya melebihi apa yang kita perkirakan. Jangan sampai merembes ke luar Batam, ini kami antisipasi, sudah tahap final. Kami dengan pak Sua maksimal dua minggu ini sudah keluar," tuturnya.

"Kalau bisa maksimal defisit penerimaan Rp2 triliun dari Rp12,8 triliun, tukin dipotong 10 persen kalau 90-95 persen. Tukin dipotong 15 persen kalau di bawah itu," katanya.

sumber



Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.