Poin-Poin Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Lima

JAKARTA --  Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi, Kamis (22/10). Dalam Paket Kebijakan Ekonomi V ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ada tiga kebijakan deregulasi yang dikeluarkan yakni evaluasi aset, menghilangkan pajak berganda dana investasi real estate, properti dan infrastruktur, serta deregulasi di bidang perbankan syariah. 

Pertama, revaluasi aset. Ia mengatakan kebijakan ini dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang belum melakukan revaluasi aktiva dengan adanya perubahan nilai aktiva, baik akibat inflasi maupun depresiasi rupiah. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu perusahaan meningkatkan performa finansialnya melalui perbaikan nilai aset yang terkena dampak depresiasi rupiah dan inflasi.

Dengan perbaikan performa finansial, maka dinilai ada ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi  usaha. Manfaat lainnya adalah beban cash flow pajak saat revaluasi menjadi lebih ringan, karena tarif PPh revaluasi yang rendah. Beban PPh pada tahun-tahun setelah revaluasi juga lebih rendah. 

“Kebijakan ini memberikan insentif keringanan pajak. Revaluasi aset akan meningkatkan kapasitas dan performa finansialnya akan meningkat secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya akan membuat profit lebih besar,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Kamis (23/10).

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan adalah WP badan dan orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan dalam mata uang dolar AS. Pada saat pengajuan permohonan pada 2015, permohonan revaluasi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan, yang penyelesaian penilaiannya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk permohonan pada 2016 berlaku hal yang sama, dengan penyelesaian penilaian paling lambat pada 2017.
Tarif PPh Revaluasi Asset
Semula 10%
Setelah 3% apabila diajukan sampai dengan 31 Desember 2015, 4% apabila diajukan 1 Januari - 30 Juni 2016, dan 6% apabila diajukan 1 Juli - 31 Desember 2016 
Direktorat Jendral Pajak akan memberikan persetujuan dalam waktu 30 hari sejak berkas diterima lengkap. Besaran tarif khusus yang normalnya 10 persen menjadi tiga persen apabila diajukan hingga 31 Desember 2015. Dia melanjutkan, apabila diajukan pada 1 Januari-30 Juni 2016 maka besaran tarif khusus naik menjadi empat persen. Lalu, apabila diajukan pada 1 Juli-31 Desember 2016 besaran pph revaluasi menjadi enam persen.

Poin kedua dalam paket kebijakan ekonomi jilid lima yakni menghilangkan pajak berganda dana investasi real estate, properti, dan infrastruktur. Kebijakan di sektor ini diberikan karena produk pasar modal Indonesia masih relatif terbatas, sehingga kapitalisasi Bursa Efek Indonesia relatif kecil dibanding negara-negara tetangga. Untuk itu perlu dikembangkan produk seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) untuk Infrastruktur, KIK – Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) dan sejenisnya, yang sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan.

Menurut perhitungan OJK, aset di Indonesia yang dijual dalam bentuk DIRE di Singapura mencapai Rp 30 Triliun. Untuk mendorong produk-produk pengembangan ini, maka pemerintah memberikan pengurangan pajaknya, yaitu dengan menghilangkan adanya double tax pada transaksi KIK,  seperti KIK DIRE, KIK Efek Beragun Aset (EBA) dan sejenisnya. 

Kebijakan ini diharapkan bisa menarik dana yang selama ini diinvestasikan di luar negeri (tax-heaven country) ke pasar sektor keuangan dalam negeri, di samping mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan real estate.

Dampak positif dari fasilitas perpajakan ini adalah meningkatnya akumulasi dana KIK, mendorong tumbuhnya pembangunan infrastruktur dan real estate, serta tumbuhnya jasa konstruksi. Tak kalah penting adalah meningkatnya PPh dari kegiatan usaha tersebut.

Poin ketiga paket kebijakan ekonomi jilid lima adalah deregulasi di bidang perbankan syariah. Dari empat paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan sebelumnya, pemerintah belum menyinggung peran dan potensi industri keuangan syariah. Oleh sebab itu melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Sebab, industri ini dari tahun ke tahun tumbuh sangat pesat. 

Deregulasi yang dilakukan adalah menyederhanakan peraturan dan perizinan bagi produk-produk perbankan syariah.  Perizinan tidak perlu lagi mengirim surat, tapi akan ada kodefikasi produk-produk syariah. Jadi, apabila sudah masuk dalam kode tertentu maka tidak perlu meminta izin lagi. “Cukup melapor saja,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad. 

Demikian juga produk-produk lain yang terkait dengan pegadaian oleh perbankan syariah. Pemerintah tetap memperhatikan kehati-hatian dan juga tetap memperhatikan gadai emas yang banyak disimpan masyarakat. 
Selain itu, juga dimungkinkan kemudahan untuk memperluas jangkauan perbankan syariah dalam hal membuka kantor-kantor cabang. Hal ini akan mendorong efisiensi sehingga harga dan suku bunga akan lebih affordable bagi masyarakat.

 sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/10/23/nwmx36382-poinpoin-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-lima-part2

Share

& Comment

0 comments:

Post a Comment

No SPAM, SARA, Pornography, Gambling

 

Copyright © 2015 Soal Pajak™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.